TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tak lagi relevan dengan kebutuhan masa depan, mulai memantik kegelisahan di kalangan akademisi.
Ketua PW Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Provinsi Jawa Barat, Asep Rizal Asy’ari, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijalankan secara tergesa.
Ia menilai, pendekatan “tutup cepat” tanpa peta jalan yang jelas justru berpotensi menimbulkan masalah baru di sektor pendidikan.
Baca Juga:Tiga Titik Parkir Diswastakan, Dishub Kota Tasikmalaya Kejar PAD dan Tutup KebocoranPenataan Kabel Semrawut di Kota Tasikmalaya Dimulai, Pemkot Gandeng Apjatel Tanpa APBD
“Menutup prodi kependidikan bukan sekadar soal relevansi industri. Ini menyangkut masa depan kualitas pendidikan nasional. Kalau salah langkah, fondasi pendidikan bisa ikut retak,” ujarnya.
Menurut Asep, prodi kependidikan memiliki posisi strategis dalam mencetak tenaga pendidik yang menjadi tulang punggung pembangunan manusia.
Karena itu, pemerintah diminta tidak terjebak pada logika pasar kerja jangka pendek yang kerap berubah arah.
Alih-alih menutup, ia mendorong pemerintah menyusun pemetaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kerja secara menyeluruh.
Dengan peta yang jelas, kebijakan bisa lebih presisi—mana prodi yang perlu diperkuat, direvitalisasi, atau justru dikembangkan dengan pendekatan baru.
Di sisi lain, kampus juga diingatkan untuk tidak sekadar menunggu keputusan dari pusat.
Perguruan tinggi dituntut lebih lincah membaca perubahan zaman, termasuk melakukan transformasi kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Baca Juga:Dugaan Asusila Pedagang Bakso di Kota Tasikmalaya: Kuasa Hukum Korban Bantah Narasi "Laporan Susulan"Pintu Rel Awipari Kota Tasikmalaya Dijaga Ketat, Spanduk “Sabar atau Celaka” Jadi Perhatian Pengendara
“Solusinya bukan menutup, tapi membenahi. Kampus harus berinovasi, pemerintah pun wajib berbasis data. Jangan sampai kebijakan pendidikan hanya ikut tren industri sesaat,” katanya, menyentil arah kebijakan yang dinilai kurang visioner.
Ia menambahkan, pendidikan memiliki dimensi jangka panjang yang tak selalu bisa diukur dengan kebutuhan pasar kerja hari ini.
Karena itu, arah kebijakan harus tetap berpijak pada pembangunan manusia secara utuh, bukan sekadar memenuhi permintaan industri.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci.
Tanpa sinergi yang kuat dan berbasis riset, kebijakan pendidikan berisiko kehilangan arah—dan pada akhirnya, generasi masa depan yang menanggung akibatnya. (rezza rizaldi)