TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Representasi politik dari Kota Tasikmalaya dinilai gemuk secara jumlah, namun kurus dalam dampak. Kritik itu disampaikan Founder Sahabat Sejalan, Jausan Kamil, Minggu (19/4/2026).
Ia mengungkapkan, Tasikmalaya sejatinya tidak kekurangan wakil rakyat. Di DPRD Provinsi Jawa Barat, ada enam legislator dari dapil Tasik.
Di DPR RI, lima kursi juga diisi wakil daerah ini. Namun, angka yang tampak impresif itu, menurutnya, belum berbanding lurus dengan perubahan nyata di lapangan.
Baca Juga:PKS Kota Tasikmalaya Perluas Basis RW, Strategi Sunyi Menuju Kursi Dua Kali Lipat di Pemilu 2029Spanduk Tuyul Hebohkan Kota Tasikmalaya, Warga Kebong Kembang Resah Uangnya Sering Raib Misterius
“Secara jumlah sudah lebih dari cukup. Tapi pertanyaannya sederhana: di mana dampaknya untuk warga Kota Tasikmalaya?” ujarnya.
Jausan menilai, aktivitas legislatif masih didominasi agenda seremonial—peresmian, kunjungan formal, hingga forum yang berulang.
Secara protokoler, itu mungkin rapi. Namun bagi warga yang bergelut dengan kebutuhan sehari-hari, hasilnya kerap terasa hambar.
“Masalah mendasar belum tersentuh serius. Ekonomi lesu, lapangan kerja sempit, harga kebutuhan pokok fluktuatif, pendidikan dan infrastruktur belum merata. Ini bukan panggung seremoni, ini soal perut dan masa depan,” katanya.
Ia menegaskan, fungsi wakil rakyat tidak berhenti pada simbol representasi. Posisi mereka strategis sebagai penghubung daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam menarik program lintas kementerian.
Menurutnya, peluang itu belum dimaksimalkan. Padahal, berbagai program dari Kementerian Sosial, Ketenagakerjaan, Pendidikan hingga Kesehatan bisa menjadi “amunisi” untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Krisis yang dihadapi warga hari ini nyata. Biaya hidup naik, usaha seret, ketidakpastian ekonomi makin terasa. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan solusi, bukan sekadar seremoni,” tegasnya.
Baca Juga:Nyaris Beradu Wajah!Debat Sengit! Muscab PPP Kota Tasikmalaya Dibawa ke DPW, Formatur Ikut Mandek
Jausan mendorong perubahan orientasi kerja para legislator: dari sekadar hadir menjadi benar-benar menyelesaikan. Dari terlihat bekerja menjadi bekerja yang terasa.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, kepercayaan publik bisa tergerus.
Namun sebaliknya, bila wakil rakyat bergerak maksimal, mereka bisa menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton yang sibuk di panggung sendiri.
“Warga tidak minta muluk-muluk. Satu saja: wakil yang bekerja, bukan sekadar terlihat bekerja,” pungkasnya. (firgiawan)