Setiap tahun Pemerintah Kota Tasikmalaya mengupayakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Tetapi setiap tahun juga angka kemiskinan mengalami peningkatan sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS).
DPRD Kota Tasikmalaya punya pandangan lain tentang kondisi angka kemiskinan ini. Tidak bisa dipungkiri, masih ada warga yang berpenghasilan rendah, rumah tidak layak dan kondisi hidup yang berat.
Namun persentase 13,13 persen atau sekitar 95.050 jiwa itu seharusnya bisa tertanggulangi oleh program bantuan sosial. Dari mulai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga:Butuh 10 Lapangan BasketRumah Rusak Disapu Angin Puting Beliung
Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, jumlah warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat 647.161 jiwa dari 210.876 KK. Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan dari program BPNT sebanyak 145.010 KK dan 42.881 KK menerima bantuan PKH.
Jumlah penerima bantuan itu terbilang sudah melebihi jumlah warga miskin di Kota Tasikmalaya. Sehingga secara logika, seharusnya tidak ada lagi warga miskin di Kota Tasikmalaya ini.
Keanehan itu tampaknya diakibatkan tidak sesuainya data BPS dengan program dari pemerintah. Sehingga pemberian bantuan seolah tidak tepat sasaran, karena warga miskin masih ada yang tidak mendapatkannya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Shakan menilai ada hal yang mengganjal dari apa yang dikemukakan BPS, di mana warga pendatang masuk dalam pendataan. ”Artinya kan warga yang KTP luar daerah pun didata kan,” ucapnya.
Sementara, upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan hanya menyasar penduduk Kota Tasikmalaya saja. Dengan begitu, warga dengan KTP luar daerah tidak akan jadi sasaran meskipun tinggal di Kota Tasik. ”Karena program bantuan itu kan didasari KTP dan KK, jadinya kan enggak nyambung antara data dengan sasaran program,” ucapnya.
Dengan kondisi itu, sebagus apapun program yang dibuat tidak akan mengentaskan kemiskinan. Pasalnya warga miskin yang merupakan perantau akan menjadi beban dalam pendataan BPS. ”Atau jangan-jangan yang tercatat miskin itu kebanyakan bukan KTP Kota Tasik,” katanya.
Menurutnya, harus ada persepsi yang sama terlebih dahulu soal data kemiskinan antara Pemkot dengan BPS. Supaya ada sinkronisasi antara data BPS dengan sasaran program pemerintah kota. ”Misal ada evaluasi pendataan BPS itu khusus untuk yang KTP Kota saja,” katanya.