TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Rombongan pengurus PPP di tingkat PAC berkumpul dan berangkat ke Jakarta pada Selasa pagi (27/8/2024). Informasinya, hal ini guna mendorong DPP agar segera mengeluarkan SK pencalonan Pilkada 2024.
Sebagaimana diketahui, DPP PPP Kota Tasikmalaya belum juga mengeluarkan SK pencalonan untuk Pilkada Kota Tasikmalaya. Di mana SK tersebut dibidik oleh Ivan Dicksan dan Hj Nurhayati yang sebelumnya sama-sama mendapat surat tugas menjadi Bakal Calon Wali Kota Tasikmalaya.
Pengurus DPC PPP Kota Tasikmalaya pun sudah beberapa hari berada di Jakarta. Pasukan tambahan pun diberangkatkan ke Jakarta sebagai upaya dorongan dikeluarkannya SK.
Baca Juga:Jaga Netralitas Ya! Sebentar Lagi Hari Jadi Kota Tasikmalaya, Event TOF Digelar di Masa Kampanye Pilkada 2024Pendaftaran Pilkada Kota Tasikmalaya Menumpuk di Hari Terakhir
Dari informasi yng dihimpun Radar, para perwakilan pengurus PAC tersebut berkumpul Sekretariat DPC PPP Kota Tasikmalaya di mana sudah ada 2 unit bus terparkir. Rombongan pun berangkat ke Jakarta, tepatnya menuju kantor DPP PPP.
Keberangakatan rombongan tersebut merupakan bentuk soliditas dari pengurus PPP di Kota Tasikmalaya. Salah satunya dalam mendorong DPP segera mengeluarkan SK pencalonan untuk Pilkada 2024.
Hal itu dikonfirmasi oleh Bendahara DPC PPP Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata yang mengawal rombongan. Dijelaskannya bahwa keberangakatan tersebut merupakan bentuk kekompakan dari pengurus. “Kita silaturahmi, sambil jalan-jalan,” ungkapnya saat dihubungi Radar.
Untuk progres SK pencalonan Pilkada sendiri pihaknya tidak tahu menahu. Dia mengarahkan informasi tersebut agar ditanyakan langsung ke Ketua DPC H Jani Wijaya atau Sekretaris Zenzen Jaenudin. “Karena ketua dan sekretaris yang sudah di Jakarta, saya belum tahu perkembangannya,” ucapnya.
Kendati demikian Hilman tidak memungkiri keberangkatan tersebut berkaitan dengan upaya menjemput SK. Hal ini pun sebagaimana instruksi dari ketua DPC kepada pengurus di tingkat PAC. “Bagian dari memaksimalkam ikhtiar kita,” katanya.
Terlepas dari itu, lanjut Hilman, dalam hal ini pengurus hanya sebatas berupaya. Pada akhirnya pengurus di daerah akan tetap mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP. “Seperti apa keputusan DPP, kita akan mengawal dan mendukungnya,” imbuhnya.(rangga jatnika)