TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya enggan memberikan data bantuan Rp 30 Miliar secara rinci. Namun ada koreksi soal SD yang mendapatkan akan menerima set perlengkapan AMBK yang bukan hanya 70 sekolah.
Kabid Pembinaan SD Diadik Kota Tasikmalaya Indra Riadianto menerangkan 70 sekolah yang sebelumnya disebutkan adalah yang menerima komputer. Total sekolah yang menerima bantuan yakni sebanyak 135 SD Negeri.
“Kalau yang 70 itu kan yang mendapat bantuan komputer untuk penggunaan siswa di tanbah set perlengkapan AMBK lainnya,” tuturnya.
Baca Juga:Golkar Kota Tasikmalaya Harap-Harap Cemas, Efek Airlangga Mundur Jelang Tahapan Pendaftaran Pilkada 2024Bantuan Provinsi Rp 30 Miliar Kurang Rinci, Disdik Kota Tasikmalaya Bisa Dicurigai
Selebihnya merupakan sekolah yang menerima perlengkapan penunjan AMBK lainnya. Seperti halnya set interactive whiteboard, set interactive flat panel dan yang kainnya. “Termasuk dengan set perlengkapan sound dan jaringannya,” ucapnya.
Disinggung data rinci baran-barang yang akan diberikan kepada sekolah, pihaknya memilh tidak terlalu mengeksposnya. Termasuk sekolah mana saja yang mendapat perlenfkapan AMBK dari bantuan tersebut. “Kami khawatir ada kesalahpahaman lagi dan menimbulkan persoalan baru,” terangnya.
Pengadaan perpengkapan AMBK tersebut dilakukan melalui E-katalog. Sehingga pembelanjaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan. “Prosesnya melalui e-katalog, insyaallah sesuai dengan aturan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan menilai banprov tersebut bikin gaduh karena tidak ada informasi utuh. Maka dari, Disdik harus menjelaskan secara detail bentuan untuk sekolah dasar tersebut. “Ini bisa semakin gaduh kalau tidak ada informasi utuh,” tuturnya.
Meskipun sudah disebutkan bantuan tersebut bukan hanya komputer saja, itu pun mash menggantung. Karena secara jumlah dan jenis barangnya masih menimbulkan tanda tanyam “harus jelas apa saja, jumlahnya berapa dan untuk sekolah mana saja,” tuturnya.
Hal serupa juga diungkapkan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, Ujang Amin. Dia menilai ada informasi yang belum utuh mengenai bantuan provinsi tersebut. “Segala hal yang menggantung, pasti menimbulkan tanda tanya, apalagi ini urusan uang Rp 30 miliar,” katanya.
Pendidikan menurutnya merupakan sektor vital sehingga paling harus dijaga, pasalnya berurusan dengan masa depan generasi bangsa. Jangan sampai, ada program yang berjalan terhambat dan terganggu hanya karena kesalahpahaman. “Kita pun pasti tidak menginginkan bantuan untuk sekolah yang sebenarnya tidak bermasalah jadi terhambat karena informasi yang tidak utuh,” imbuhnya.(rga)