SINGAPARNA, RADSIK – Aliansi Rakyat Tasikmalaya Bersatu sempat menyegel Kantor Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Tasikmalaya pada aksi yang digelar Kamis (8/9/2022). Penyegelan kantor tersebut karena kepala dinas tidak kunjung menemui massa aksi.
Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Tasikmalaya Bersatu Dani Ramdani mengaku sangat kecewa terhadap Dinas Pertanian terkait tidak adanya kepala dinas pada aksi tersebut. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya telah melayangkan surat untuk audiensi terkait transparansi anggaran di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya. “Terus terang padahal sudah dua kali menggelar audiensi dan yang ketiga kalinya ini, namun Dinas Pertanian tidak menanggapi dengan baik,” ujarnya.
Maka dari itu, kata dia, pihaknya akan melayangkan surat kepada Inspektorat untuk memanggil Dinas Pertanian agar diaudit dan dilakukan pengecekan ke lapangan terkait realisasi anggaran-anggaran pertanian. “Memang yang kami persoalkan anggarna tahun kemarin dan pasti sudah diaudit. Namun, kami meminta dilakukan pengecekan ulang bareng-bareng, karena ada temuan-temuan baru yang mana temuan baru tersebut juga merugikan keuangan negara,” ujar dia, menjelaskan.
Baca Juga:Plus Minus Penataan HZ MustofaPemkot Tunjuk PT GMI sebagai Mitra Resmi
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Menurut dia, pihak Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan diindikasi adanya dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan seperti bibit ubi jalar, ketela, kedelai, jagung, anggaran penyuluhan dan pengadaan sound system serta pengadaan kandang ayam 1-8.
“Kalau mereka benar tinggal klarifikasi di depan masyarakat dan media untuk sinkronisasi data betul atau tidaknya dengan mencocokkan data. Kami akan menggelar aksi unjuk rasa kembali pada Selasa 13 September 2022, yang mana aksinya dilakukan di Dinas Pertanian dan Inspektorat,” kata dia.
Kata dia, kalau Dinas Pertanian terus diam dan enggan menjelaskan apa yang sebenarnnya terjadi, ini menunjukkan pemerintah atau SKPD anti kritik dari masyarakat. Pasalnya, mereka malah tidak ada terus saat diklarifikasi. Akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan dinas tersebut.
“Nanti jika ada temuan dari Inspektorat hasil auditnya, akan difotokopi hasil temuannya. Pihaknya akan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan APH,” kata dia.