PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Persiapan kontingen Kabupaten Pangandaran menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 masih dibayangi persoalan klasik: anggaran terbatas dan dukungan pemerintah daerah yang dinilai terlambat.
Bahkan, persoalan mendasar berupa kartu BPJS Kesehatan atlet yang tidak aktif ikut menghambat persiapan menjelang kompetisi.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pangandaran, Mochamad Arief Hikmawan, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mematangkan persiapan dengan memetakan potensi medali dari 14 cabang olahraga (cabor) yang diikuti.
Baca Juga:LPPOM Dorong Ekosistem Halal Industri Bakso di TasikmalayaSeperempat Abad SOG Tasikmalaya: Vespa, Persaudaraan, dan Hydro Coplo!
Monitoring langsung ke lapangan pun telah dilakukan bersama jajaran Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres).
Namun, di balik upaya mengejar prestasi, persoalan dukungan pembinaan justru menjadi sorotan.
Menurut Arief, kehadiran pemerintah daerah semestinya sudah terasa sejak awal proses pembinaan atlet, bukan ketika agenda pertandingan semakin dekat.
“Dalam pembinaan ini harusnya sejak awal pemerintah hadir sebetulnya. Tidak boleh kehadiran pemerintah dalam pembinaan atlet dianggap telat. Kami sudah sampaikan kepada Bupati bahwa pembinaan atlet ini paling penting untuk memberikan hak-hak mereka,” ujar Arief saat dikonfirmasi, Kamis (29/10/2026).
Persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi. Keterbatasan anggaran turut membuat pembinaan berjalan kurang maksimal, sementara kebutuhan atlet untuk berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tidak bisa menunggu sampai dukungan datang.
Ironisnya, persoalan jaminan kesehatan yang semestinya menjadi kebutuhan dasar atlet juga belum sepenuhnya beres.
Arief menyebut banyak kartu BPJS Kesehatan atlet dalam kondisi tidak aktif. Padahal, keaktifan kepesertaan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses administrasi keikutsertaan di Porprov.
Baca Juga:FKS Kota Tasikmalaya Pacu Gerakan Kelola Sampah dari Rumah, Capaian STBM Terus DidongkrakSTMIK DCI Jadi Pusat Inkubasi Robotika Jawa Barat, Kota Santri Bidik Ekosistem Teknologi
Alih-alih membiarkan persoalan itu menghambat atlet, Arief mengaku mengambil inisiatif menggunakan dana pribadi untuk membantu mengaktifkan kepesertaan BPJS mereka.
“Kekurangannya adalah banyak BPJS yang tidak aktif. Artinya ini tidak terfasilitasi sebetulnya. Tapi saya sebagai pribadi berinisiatif menggunakan dana pribadi untuk meng-cover BPJS mereka, karena kalau tidak aktif itu jadi syarat yang membuat tidak bisa bertanding,” tegasnya.
Langkah tersebut menunjukkan besarnya upaya menjaga peluang atlet tetap berlaga.
Namun, di sisi lain, kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemenuhan kebutuhan dasar atlet telah menjadi perhatian dalam persiapan kontingen daerah.