TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – BPK juga menemukan kas riil Pemkot Tasikmalaya pada akhir 2025 kurang Rp15,88 miliar untuk menutup SPM yang belum dibayar. Utang belanja RKUD naik 131,14 persen.
Anggaran bisa terlihat gagah di atas kertas. Triliun rupiah ditulis. Program pembangunan disusun. Kegiatan direncanakan sampai ke ujung tahun.
Tetapi ada satu pertanyaan yang lebih sederhana daripada semua itu. Uangnya ada? Pertanyaan itulah yang terasa penting ketika membaca lanjutan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga:Festival Lampu Lumiland Nyalakan Pertengkaran, Vendor Sebut Pemkot Tasikmalaya Sebagai PenyelenggaraPenurunan Angka Kemiskinan di Kota Tasikmalaya Dinilai Tidak Masuk Akal
Persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana menyusun anggaran. BPK menyoroti sesuatu yang lebih mendasar: kas riil yang tersedia tidak cukup untuk menutup kewajiban belanja yang belum dibayar.
Angkanya tidak kecil. Kas daerah per 31 Desember 2025 tercatat sekitar Rp30,37 miliar. Sementara itu, Surat Perintah Membayar (SPM) yang belum dibayar mencapai Rp46,25 miliar.
Selisihnya Rp15,88 miliar. Begitulah hasil perhitungan dalam dokumen BPK. Kas ada. Kewajiban juga ada. Tetapi ketika keduanya dipertemukan, ternyata tidak cukup.
Coba lihat rincian kasnya. Dari total kas daerah sekitar Rp30,37 miliar itu, Rp29,75 miliar merupakan kas yang telah memiliki peruntukan tertentu atau earmarked. Kas yang bebas digunakan hanya sekitar Rp627,5 juta.
Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa saldo kas Rp30 miliar berarti pemerintah punya uang bebas Rp30 miliar.Tidak begitu cara membacanya.
Uang yang sudah punya tujuan tidak bisa seenaknya dipindahkan untuk membayar keperluan lain. Sama seperti seseorang yang memiliki uang di rekening, tetapi sebagian besarnya sudah disiapkan untuk membayar cicilan, biaya sekolah, dan tagihan yang jatuh tempo.
Saldo rekeningnya mungkin terlihat cukup. Uang yang benar-benar bisa dipakai ternyata sedikit. Begitu pula kas daerah.
Baca Juga:Penataan Dadaha Mulai Tergambar, Khususnya Area Parkir dan PerdaganganBPK Bongkar Hitungan SiLPA Pemkot Tasikmalaya!
Karena itu, yang penting bukan hanya berapa saldo kas tercatat. Yang lebih penting adalah berapa kas yang sungguh-sungguh tersedia untuk memenuhi kewajiban.
Dalam dokumen tersebut, BPK menghitung kekurangan kas riil untuk menutup SPM yang belum dibayar mencapai Rp15,875 miliar.
Tetapi angka Rp15,88 miliar itu ternyata bukan satu-satunya yang perlu diperhatikan. Ada angka lain yang lebih membuat dahi berkerut: kenaikan utang belanja.