Penurunan Angka Kemiskinan di Kota Tasikmalaya Dinilai Tidak Masuk Akal

Bagas suryono
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Bagas Suryono
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID– Baru-baru ini Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup asyik membanggakan penurunan angka kemiskinan dari 10,84% menjadi 9,34%. Namun hal tersebut menjadi kontroversi karena dianggap tidak rasional jika melihat realita di masyarakat.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Bagas Suryono yang menyesalkan sikap pemerintah yang dengan percaya diri mengumumkannya ke publik. Karena menurutnya hal tersebut bisa dibilang tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. “Maka wajar respons publik jadi negatif dan tidak percaya,” ujarnya kepada Radar, Selasa (20/10/2026).

Disinggung soal penurunan angka kemiskinan itu diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Bagas menilai pemkot belum melihat secara utuh datanya. Karena hasil rapat kerja antara Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dengan BPS, datang yang terinput belum sampai setengahnya. “Bulan kemarin, informasi BPS itu data baru update 30%, jadi terlalu dini untuk mengklaim kemiskinan menurun,” ungkapnya.

Baca Juga:BPK Bongkar Hitungan SiLPA Pemkot Tasikmalaya!Penataan Dadaha Kurang Progresif, Pemkot Tasikmalaya Masih Siapkan Masterplan

Belum lagi kontroversi masalah perubahan desil yang ramai dikeluhkan masyarakat, di mana sebagian warga miskin perekonomiannya tiba-tiba masuk kelas menengah ke atas. Hal ini juga perlu jadi bahan untuk dicermati. “Kalau memang banyak warga miskin desilnya tinggi, ya jelas statistik kemiskinan menurun, jadi yang menurunkan kemiskinan itu sebetulnya pendataan BPS,” ucapnya.

Sementara, wali kota dan jajarannya menyuarakan penurunan angka kemiskinan seolah hasil kinerja pemerintah dan berbagai unsur lainnya. Padahal pihaknya sendiri tidak melihat ada kebijakan pemkot yang bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. “Coba program pemkot apa yang bisa menurunkan kemiskinan seperti itu? program lulumpatan? selorohnya.

Pihaknya meminta pemerintah supaya pejabat pemerintah khususnya wali kota mampu memberikan edukasi yang objektif terhadap masyarakat. Supaya tidak sekadar memperlihatkan keberhasilan tanpa indikator dan data yang jelas serta utuh. “Ya harus objektif dan komprehensif, jangan hanya karena terlihat bagus lalu diumumkan begitu saja,” terangnya.(Rangga Jatnika)

0 Komentar