TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – BPK menyoroti perencanaan APBD Kota Tasikmalaya 2025. Asumsi sisa anggaran dinilai tidak rasional, sementara kewajiban daerah terus membayangi.
Anggaran itu rupanya punya rasa percaya diri yang tinggi. Pendapatan belum tentu tercapai. Pinjaman belum tentu cair seluruhnya. Tetapi SiLPA sudah dipasang dengan angka yang lebih besar daripada kenyataan tahun sebelumnya.
Begitulah catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga:Penataan Dadaha Kurang Progresif, Pemkot Tasikmalaya Masih Siapkan MasterplanKursi KND dan Ujian Publik Hotum Hotimah!
Ada satu angka yang menarik perhatian: Rp33,753 miliar. Itulah asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dipakai Pemkot Tasikmalaya dalam APBD 2025. Uang sisa tahun sebelumnya itu diharapkan menjadi salah satu sumber untuk membiayai anggaran.
Masalahnya, SiLPA tahun 2024 yang sudah diaudit hanya sekitar Rp20,108 miliar. Selisihnya Rp13,645 miliar. Angka harapan lebih besar daripada kenyataan.
BPK menilai asumsi SiLPA tersebut tidak didukung kertas kerja yang memadai. Jika melihat tren realisasi empat tahun terakhir, asumsi itu juga dinilai tidak rasional.
Padahal, anggaran bukan lomba optimisme. Ia harus disusun berdasarkan hitungan yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi uang yang disebut sisa belum tentu benar-benar tersisa.
Lihat perjalanan SiLPA Kota Tasikmalaya. Pada 2021, realisasinya sekitar Rp49,866 miliar. Tahun 2022 turun menjadi Rp22,531 miliar. Tahun 2023 kembali turun menjadi Rp12,343 miliar. Pada 2024, naik lagi menjadi Rp20,107 miliar.
Polanya tidak menunjukkan kenaikan yang konsisten. Tetapi dalam penyusunan APBD 2025, SiLPA diasumsikan mencapai Rp33,753 miliar.
Mungkin ada perhitungan lain yang mendasarinya. Namun, menurut BPK, kertas kerja yang cukup untuk mendukung asumsi tersebut tidak tersedia.
Baca Juga:Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tasikmalaya Dinilai Baik, Nilainya Tembus 81,669 PoinAtap Panggung Perayaan HUT Kota Tasikmalaya di Kecamatan Cihideung Roboh Tertiup Angin
Di sinilah persoalannya. Dalam menyusun anggaran, pemerintah tidak cukup hanya menuliskan berapa uang yang diharapkan tersedia. Harus ada dasar perhitungannya. Harus ada penjelasannya. Harus bisa diuji apakah angka itu masuk akal.
Sebab SiLPA bukan uang yang muncul hanya karena ditulis dalam tabel APBD. Ia merupakan hasil akhir dari pelaksanaan anggaran. Bisa besar, bisa kecil. Bisa berubah karena pendapatan, belanja, dan pembiayaan tidak berjalan persis seperti rencana.
Persoalan berikutnya lebih menarik. Dalam APBD Perubahan, pemerintah daerah merencanakan pinjaman sebesar Rp25 miliar. Namun, realisasinya hanya Rp18,420 miliar.