Artinya, ada selisih sekitar Rp6,580 miliar dari rencana pinjaman tersebut. Pinjaman memang tidak selalu bisa direalisasikan sesuai rencana. Tetapi justru karena itulah perencanaan anggaran harus memperhitungkan kemungkinan tersebut.
Jangan sampai belanja sudah telanjur direncanakan, sementara sumber uangnya masih menunggu kepastian. Anggaran bisa terlihat seimbang di atas kertas. Namun, pelaksanaannya menghadapi kenyataan yang berbeda. Di atas kertas, uang tersedia. Di kas, belum tentu.
BPK juga mengingatkan soal sifat SiLPA. Tidak semua uang yang tercatat sebagai sisa anggaran bebas dipakai untuk kegiatan baru.
Baca Juga:Penataan Dadaha Kurang Progresif, Pemkot Tasikmalaya Masih Siapkan MasterplanKursi KND dan Ujian Publik Hotum Hotimah!
Sebagian dana telah memiliki peruntukan tertentu. Istilahnya, earmarked. Ada dana transfer yang harus digunakan sesuai tujuan. Ada pula kewajiban belanja tahun sebelumnya yang harus diperhitungkan.
Karena itu, saldo kas tidak bisa dibaca hanya dari angka totalnya. Harus dilihat berapa yang benar-benar bebas digunakan dan berapa yang sudah memiliki kewajiban.
Ibarat seseorang memiliki uang Rp10 juta di rekening. Kalau Rp8 juta sudah harus dibayarkan kepada orang lain, uang bebasnya bukan lagi Rp10 juta. Saldo rekening boleh terlihat besar. Kemampuan membelanjakannya jauh lebih kecil. Begitu pula APBD.
Persoalan itu menjadi penting ketika melihat realisasi pendapatan dan belanja Kota Tasikmalaya pada 2025. Pendapatan terealisasi sekitar Rp1,708 triliun atau 96,99 persen dari target Rp1,762 triliun.
Belanja terealisasi sekitar Rp1,691 triliun atau 94,82 persen dari anggaran Rp1,783 triliun. Angkanya memang triliunan rupiah.
Namun, di neraca per 31 Desember 2025, kewajiban jangka pendek pemerintah daerah tercatat sekitar Rp132,595 miliar. Angka tersebut meningkat dari sekitar Rp126,287 miliar pada akhir 2024.
Artinya, di tengah besarnya anggaran yang dikelola, kewajiban jangka pendek juga perlu menjadi perhatian.
Baca Juga:Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tasikmalaya Dinilai Baik, Nilainya Tembus 81,669 PoinAtap Panggung Perayaan HUT Kota Tasikmalaya di Kecamatan Cihideung Roboh Tertiup Angin
Persoalannya bukan sekadar seberapa besar uang masuk dan berapa banyak uang dibelanjakan. Persoalannya juga kapan uang itu tersedia dan kewajiban mana yang harus dibayar lebih dahulu.
Sebab pemerintah tidak hanya bertugas menyusun anggaran. Pemerintah juga harus memastikan anggaran tersebut dapat dilaksanakan tanpa meninggalkan persoalan pembayaran.
BPK menyoroti bahwa perencanaan dan pengendalian APBD belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara realistis.