TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID—Upaya penataan Dadaha dari mulai PKL hingga parkir dinilai kurang progresif. Pasalnya upaya hanya terlihat di awal saja tanpa aksi nyata lebih lanjut.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya Dani Tardiwan mengatakan bahwa langkah pemerintah tersebut belum memperlihatkan progres nyata. Pasalnya seperti terhenti setelah sterilisasi PKL di trek jogging. “Setelah jogging track dibersihkan kelihatannya tidak ada kelanjutannya lagi,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (19/10/2026).
Disinggung KNPI juga dilibatkan dalam proses awal penataan, dia tidak memungkiri hal tersebut, bahkan masyarakat setempat pun ikut mendukung penataan tersebut. Namun setelah itu, tidak ada lagi komunikasi dari pemerintah mengenai langkah lebih lanjut. “Komunikasi dengan kami juga hanya di awal saja, jadi kami pin belum tahu arahnya ke depan seperti apa,” ucapnya.
Baca Juga:Kursi KND dan Ujian Publik Hotum Hotimah!Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tasikmalaya Dinilai Baik, Nilainya Tembus 81,669 Poin
Realitanya, PKL di luar area trek jogging saat ini masih belum ada penataan lebih lanjut. Bahkan di momen HUT Kota, gerobak dagang mereka tidak pagi dibawa pulang. “Khawatirnya kalau dibiarkan menjadi kebiasaan dan menjadi lapak permanen,” tuturnya.
Belum lagi potensi konflik antara PKL dengan warga setempat yang sebelumnya mendukung penataan. Tanpa adanya progres, penataan ini justru malah memunculkan tendensi PKL kepada warga setempat. “Kesannya malah PKL dibenturkan dengan warga, ini kan kurang baik,” terangnya.
Urusan parkir pun, kata Dani, harus sesegera mungkin ada kepastian pengelolaannya supaya tertata dan menjadi pemasukan PAD. Pasalnya dia menilai pengelolaan parkir di Dadaha masih asal-asalan. “Saat ini parkir ri Dadaha masih seenaknya tanpa ada penataan,” katanya.
Di sisi lain, Tim Penataan Dadaha melakukan rapat pembahasan masterplan yang mengacu pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dipimpin Plt Asda 1 Ade Hendar selaku Ketua Harian Tim Penataan Dadaha, rapat tersebut melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari mulai UPTD Pengelola Komplek Dadaha, Satpol PP, DLH hingga Bapenda.
Ade Hendar menerangkan bahwa pihaknya ingin pemerintah dan masyarakat memiliki gambaran dan persepsi yang sama mengenai penataan Dadaha. Maka dari itu perlu gambaran kongkret melalui masterplan yang bisa diketahui oleh masyarakat. “Supaya masyarakat juga paham seperti apa gambaran penataan dadaha, area pedagang di mana, parkir di mana,” ujarnya.