TAPD dinilai perlu menyusun anggaran dengan memperjelas sumber pendanaan setiap belanja. Penggunaan SiLPA harus didukung perhitungan yang memadai.
Pengendalian pelaksanaan anggaran pun perlu diperkuat ketika kas daerah tidak mencukupi untuk membayar seluruh belanja.
Rekomendasi itu penting karena persoalan anggaran tidak selesai ketika dokumen APBD disahkan. Justru setelah disahkan, ujian sebenarnya dimulai.
Baca Juga:Penataan Dadaha Kurang Progresif, Pemkot Tasikmalaya Masih Siapkan MasterplanKursi KND dan Ujian Publik Hotum Hotimah!
Apakah pendapatan masuk sesuai target? Apakah pembiayaan benar-benar tersedia? Apakah uang yang tercatat sebagai SiLPA bisa digunakan? Apakah seluruh kewajiban dapat dibayar tepat waktu?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menentukan apakah anggaran bekerja sebagai instrumen pembangunan atau sekadar menjadi dokumen perencanaan.
Ada pelajaran sederhana dari catatan BPK tersebut. Dalam keuangan daerah, optimisme boleh. Tetapi optimisme harus memiliki dasar hitungan.
SiLPA boleh dijadikan sumber pembiayaan. Tetapi jangan sampai angka yang diharapkan lebih dipercaya daripada kemampuan keuangan yang benar-benar tersedia.
Sebab anggaran bisa disusun dengan banyak angka. Bisa disahkan melalui banyak rapat. Bisa pula dipresentasikan dengan banyak program.
Namun, pada akhirnya, semua kembali kepada satu hal: uangnya ada atau tidak. Dan kalau uangnya belum ada, anggaran yang telanjur besar tidak otomatis membuat kas ikut membesar. (red)