BPK: Kas Daerah Kota Tasikmalaya Tidak Cukup untuk Menutup Utang 2025!

Temuan BPK, Kota Tasikmalaya
Ilustrasi AI/ChatGPT
0 Komentar

Tentu, tindak lanjut itulah yang kemudian perlu diperiksa. Apakah pengendalian kas diperbaiki? Apakah sumber pendanaan setiap kegiatan diperjelas? Apakah kewajiban belanja yang belum dibayar benar-benar diselesaikan? Itu pertanyaan yang penting bagi publik.

Pada akhirnya, mengelola APBD bukan hanya soal membuat pendapatan dan belanja tampak seimbang dalam tabel. Pemerintah bisa memiliki pendapatan triliunan rupiah. Bisa pula menyusun program yang banyak dan menjanjikan.

Tetapi semua itu tetap membutuhkan satu hal yang tidak bisa digantikan oleh optimisme: ketersediaan uang pada saat kewajiban harus dibayar.

Baca Juga:Festival Lampu Lumiland Nyalakan Pertengkaran, Vendor Sebut Pemkot Tasikmalaya Sebagai PenyelenggaraPenurunan Angka Kemiskinan di Kota Tasikmalaya Dinilai Tidak Masuk Akal

Kas bukan sekadar angka di neraca. Kas adalah kemampuan untuk memenuhi janji pembayaran. Dan ketika kas riil tidak cukup, pertanyaan tentang kualitas perencanaan anggaran tidak bisa dihindari.

Sebab dalam urusan keuangan daerah, yang membuat anggaran benar-benar bekerja bukan hanya berapa besar angka yang ditulis. Melainkan apakah uangnya tersedia ketika tagihan datang. (red)

0 Komentar