Pemerintah juga perlu memiliki konsep besar mengenai wajah Dadaha ke depan, termasuk penataan ruang terbuka hijau, fasilitas publik, jalur aktivitas masyarakat, keberadaan pedagang serta berbagai kegiatan yang berlangsung di kawasan tersebut.
Menurut Asep, Dadaha seharusnya dirancang sebagai ruang publik yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Jangan sampai pengelolaannya hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi tertentu, sementara fungsi ruang publiknya justru terabaikan.
“Harus terlihat bahwa masyarakat Tasikmalaya membutuhkan ruang terbuka hijau. Karena itu, Dadaha harus dikonsep menjadi kawasan yang tertib dan nyaman,” ujarnya.
Baca Juga:Pengangkatan Dewas RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya Masih Disorot, Disebut Abaikan Aturan dan Sarat KepentinganAlumni SMAN 1 Cikatomas Tasikmalaya Berkumpul, Percayakan Ajang Ramdani Memimpin IKA SMANCIKA
Ia juga menyoroti potensi Dadaha sebagai kawasan yang mampu menarik masyarakat dalam jumlah besar. Bahkan, ketika tidak ada kegiatan khusus, masyarakat tetap datang untuk menghabiskan waktu.
“Kalau dikelola secara profesional, Dadaha sebenarnya bisa menjadi titik yang menyedot masyarakat sebanyak-banyaknya. Potensinya besar,” katanya.
Karena itu, menurut Asep, pemerintah tidak boleh pesimistis hanya karena keterbatasan anggaran. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong Pemkot Tasikmalaya untuk lebih kreatif mencari sumber pembiayaan dan membangun kolaborasi.
“Jangan sampai ketika penataan tidak berjalan kemudian alasannya selalu karena tidak ada anggaran,” tegasnya.(Ujang Nandar)