Padahal, demokrasi seharusnya melahirkan masyarakat yang semakin berani bertanya, bukan masyarakat yang cukup datang ketika ada kegiatan, bertepuk tangan ketika ada program, menerima bantuan, kemudian pulang.
Jausan menegaskan, wakil rakyat semestinya tidak takut terhadap masyarakat yang kritis. Sebaliknya, seorang wakil rakyat justru patut mempertanyakan keberhasilan kerjanya jika masyarakat tidak menjadi lebih cerdas dalam memahami politik dan pemerintahan selama masa jabatannya.
“Tujuan politik bukan membuat rakyat semakin bergantung kepada politisi. Tujuan politik adalah membuat rakyat semakin memiliki kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri,” katanya.
Baca Juga:Nurul Awalin Resmi Daftar Ketua Partai Golkar Kota Tasikmalaya, Calon Tunggal Pegang Komando! Kendaraan Dinas TNI di Makodim 0612 Tasikmalaya Diperiksa, Utamakan Keselamatan
Karena itu, ia mengajak agar ukuran keberhasilan wakil rakyat tidak lagi sebatas banyaknya kegiatan, kunjungan, publikasi maupun jumlah masyarakat yang berhasil dikumpulkan.
Pertanyaan yang lebih substansial, menurut Jausan, adalah apakah masyarakat menjadi semakin kritis, berani mempertanyakan anggaran, memahami haknya dan mampu membedakan kebijakan publik dengan kepentingan politik.
Jika hal tersebut tidak terjadi, kata dia, publik patut mempertanyakan apakah berbagai aktivitas politik selama ini benar-benar menghadirkan perubahan atau hanya menjadi rutinitas yang dibungkus atas nama demokrasi.
“Wakil rakyat bukan selebritas politik. Mereka bukan pengelola panggung pencitraan. Mereka bukan pedagang harapan yang datang menjelang pemilu,” tegasnya.
Ia menambahkan, wakil rakyat menerima mandat dari masyarakat untuk masuk ke ruang kekuasaan. Karena itu, kekuasaan harus selalu disertai pengawasan.
“Ukuran yang lebih penting adalah apakah selama masa jabatannya rakyat menjadi semakin berdaya,” katanya.
Menurut Jausan, ketika masyarakat semakin cerdas, kritis dan berani mengawasi, demokrasi benar-benar bekerja.
Baca Juga:Viman Akui Mukota KADIN Kota Tasikmalaya Penuh Dinamika, Soal Proses: Kembalikan ke AD/ARTAngkatan Pertama Informatika UMTAS Ditantang Jadi Pionir Talenta Digital
Sebaliknya, ketika masyarakat hanya menjadi objek kegiatan, bantuan, suara dan pencitraan, maka muncul pertanyaan apakah yang sedang tumbuh benar-benar demokrasi atau sekadar rutinitas politik yang diberi kemasan demokratis.
“Persoalan kita bukan kekurangan wakil rakyat. Persoalan kita adalah terlalu banyak orang yang ingin menjadi wakil rakyat, tetapi terlalu sedikit yang benar-benar ingin membuat rakyat berdaya,” pungkasnya. (rezza rizaldi)