Dalam pola semacam itu, rakyat tidak lagi sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek politik, melainkan objek yang dihitung.
Mulai dari berapa jumlah suara, berapa kelompok yang bisa dirangkul, berapa kegiatan yang dapat dilakukan, hingga berapa banyak masyarakat yang hadir.
“Politik akhirnya menjadi persoalan angka, bukan persoalan kesadaran,” tegasnya.
Baca Juga:Nurul Awalin Resmi Daftar Ketua Partai Golkar Kota Tasikmalaya, Calon Tunggal Pegang Komando! Kendaraan Dinas TNI di Makodim 0612 Tasikmalaya Diperiksa, Utamakan Keselamatan
Ia pun mengingatkan bahwa banyaknya dokumentasi kegiatan tidak dapat dijadikan ukuran tunggal keberpihakan seorang wakil rakyat.
Sebab, menurut dia, yang paling sering terlihat di ruang publik belum tentu menjadi persoalan yang paling banyak diselesaikan.
Masalah kemiskinan, pengangguran anak muda, ketimpangan pendidikan, pelayanan publik, persoalan petani hingga keberlangsungan usaha pedagang kecil masih membutuhkan perhatian serius.
“Dokumentasi bukan ukuran keberpihakan,” ujarnya.
Jausan juga menyinggung fungsi pengawasan yang melekat pada wakil rakyat. Ia mengingatkan agar lembaga legislatif tidak sekadar menjadi pengeras suara pemerintah ketika program-program pembangunan diklaim berhasil.
“Wakil rakyat bukan humas pemerintah. Mereka memiliki fungsi pengawasan,” katanya.
Karena itu, ketika pemerintah menyatakan sebuah program berhasil, wakil rakyat semestinya menguji klaim tersebut dengan pertanyaan yang lebih kritis.
Misalnya, bagaimana keberhasilan itu diukur, siapa yang menerima manfaat, siapa yang belum menerima, berapa anggaran yang digunakan, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kecil, serta apakah ada kelompok yang justru tertinggal.
Baca Juga:Viman Akui Mukota KADIN Kota Tasikmalaya Penuh Dinamika, Soal Proses: Kembalikan ke AD/ARTAngkatan Pertama Informatika UMTAS Ditantang Jadi Pionir Talenta Digital
Namun, Jausan melihat pertanyaan kritis semacam itu terkadang kalah oleh kebutuhan menjaga citra maupun hubungan politik.
Di titik inilah, menurutnya, politik berpotensi kehilangan salah satu fungsi paling esensialnya, yakni pendidikan masyarakat.
Jausan menilai wakil rakyat seharusnya tidak hanya membawa aspirasi masyarakat ke ruang kekuasaan. Mereka juga memiliki tanggung jawab membawa pengetahuan politik kembali kepada masyarakat.
Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai APBD, pajak, penggunaan uang publik, pengawasan proyek pemerintah, kebijakan publik hingga hak sebagai warga negara.
“Sebab masyarakat yang tidak memahami politik akan mudah diperlakukan hanya sebagai angka,” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat yang hanya datang kepada politisi ketika membutuhkan bantuan juga akan selalu berada dalam posisi bergantung.