TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus didorong sebagai salah satu upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal daerah.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Tasikmalaya di Gedung Aulia Hall Center, Kecamatan Bungursari, Senin (7/9/2026).
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, H Budi Mahmud Saputra SE MM, mengatakan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Ingin Menata Dadaha, Meskipun PKL Tetap AdaKarena Tak Ada SPBU di Langkaplancar Pangandaran, Pertamina Anjurkan Pembelian BBM Lokasi-lokasi Ini
“Pajak ini merupakan bentuk gotong royong masyarakat untuk membiayai pembangunan. Karena itu, kesadaran dan kepatuhan masyarakat sangat penting,” ujarnya.
Budi menuturkan, pajak daerah merupakan iuran wajib masyarakat yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Beberapa di antaranya seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sementara PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lainnya yang sah.
Dia menjelaskan, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin kuat pula kemampuan daerah membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat pun dapat ditekan.
“PAD menjadi salah satu indikator kemandirian fiskal daerah. Kalau PAD meningkat, kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan juga semakin kuat,” katanya.
Menurut Budi, hasil pajak pada akhirnya digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebersihan hingga pelayanan administrasi pemerintahan.
Namun demikian, peningkatan PAD masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, pendataan objek pajak yang belum optimal, kondisi ekonomi yang fluktuatif serta sistem administrasi pemungutan yang perlu terus diperbaiki.
Karena itu, peningkatan PAD, lanjut Ketua DPD PAN Kota Tasikmalaya tersebut, membutuhkan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah perlu menghadirkan layanan perpajakan yang mudah dan transparan, sementara masyarakat dituntut tertib dalam melaporkan serta membayar kewajibannya.