PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pangandaran melakukan audiensi dengan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran, Jumat (14/8/2026). Mereka mengeluhkan pengurusan barcode untuk pembelian bahan bakar.
Anggota HNSI, Aep Saipudin meminta proses pembuatan dan perpanjangan barcode dipermudah karena sebelumnya nelayan harus mengulang pengajuan data meski sudah terdaftar.
“Alhamdulillah ada perbaikan, tapi kami berharap tidak menyulitkan akses BBM,” ujarnya kepada Wartawan Jumat (14/8/2026).
Baca Juga:Peta Kuasa Menjelang Pertarungan Kadin!Tunggakan Setoran Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya Harus Segera Dievaluasi, Biar Tidak Semakin Rugi
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar barcode tidak disalahgunakan. “Kami juga di sini meminta kejelasan regulasi dan penerbitannya, kan tidak semua nelayan bisa mengurus pembuatan barcode,” ucapnya.
Selama ini, mereka dijatah bahan bakar pertalite sebanyak 35 liter dalam satu hari.
Kepala DKPKP Pangandaran, Usep Efendi membenarkan adanya keluhan tersebut. Ia menjelaskan kuota bahan bakar ditentukan berdasarkan jenis kapal, mesin, dan data KUSUKA nelayan.
Namun, ia mengakui sistem aplikasi BPH Migas menjadi kendala di lapangan. “Ini cukup memberatkan nelayan,” katanya.
DKPKP berencana menyampaikan aspirasi yang disampaikan HNSI ke BPH Migas agar mekanisme dipermudah, cukup berbasis data KUSUKA tanpa mengurangi ketentuan. “Tujuannya agar pelayanan lebih mudah dan tepat sasaran,” ujarnya.
Hasil audiensi juga akan dilaporkan ke Bupati dan Sekda sebelum diajukan secara resmi ke BPH Migas, dengan kemungkinan melibatkan perwakilan nelayan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Pangandaran, tetapi juga di banyak daerah lain, sehingga diharapkan menjadi bahan evaluasi nasional.(Deni Nurdiansah)