Melainkan apakah pekerjaan pemerintah bergerak. Apakah aturan dipatuhi. Apakah keputusan bisa dipertanggungjawabkan.Dan apakah ketika pemerintahan sedang membutuhkan seseorang, orang itu bisa berdiri di depan.
Di titik itulah Hanafi menarik. Kariernya seperti berpindah dari satu ruang mesin ke ruang mesin lainnya. Pernah mengurus hukum. Pernah mengurus perizinan.Pernah mengurus keuangan. Pernah mengurus komunikasi. Pernah mengurus lingkungan. Pernah mengurus kebencanaan. Pernah membantu mengendalikan sekretariat daerah.
Kini kembali ke keuangan. Seolah-olah birokrasi Kota Tasikmalaya sedang menguji satu orang dengan banyak kunci. Dan setiap kali ada pintu yang kosong, nama Hanafi muncul. PLT lagi. PLH lagi.Rangkap lagi. Mungkin itu sebabnya gelar “Raja PLT” akhirnya terasa pas.
Baca Juga:Setoran Tidak Sesuai Target, Vendor Parkir di Kota Tasikmalaya Nunggak RetribusiAPBD Kota Tasik: Kebanyakan Lemak!
Tetapi ada sisi lain yang lebih serius. Semakin sering seseorang dipercaya menjadi pelaksana tugas, semakin besar pula pertanyaan publik: Mengapa selalu dia? Apakah karena ia paling siap? Apakah karena ia paling memahami aturan?Apakah karena ia dianggap aman secara administratif?
Atau karena pemerintah daerah belum menemukan orang definitif yang tepat?Pertanyaan itu sah. Sebab PLT seharusnya bukan sekadar kursi sementara yang berlangsung tanpa akhir.
Ia adalah mekanisme untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan ketika sebuah jabatan kosong. Dan setiap mandat tentu membawa konsekuensi. Terutama ketika yang dipegang adalah BPKAD.
Kini Hanafi kembali berada di ruang yang pernah dikenalnya. BPKAD bukan tempat untuk banyak improvisasi. Anggaran harus punya dasar. Belanja harus punya aturan. Pembayaran harus punya dokumen. Aset harus jelas.
Dan setiap rupiah pada akhirnya akan bertemu dengan pemeriksa. Di sinilah pengalaman Hanafi sebagai mantan Kabag Hukum dan mantan Kepala BPKAD akan diuji sekaligus.
Bukan hanya soal bisa mengurus uang. Tetapi bisa memastikan uang pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru.
Sebab menjadi pejabat keuangan daerah bukan sekadar pandai menghitung. Kadang yang paling sulit justru menjawab pertanyaan: “Mengapa uang ini dibelanjakan?”
Baca Juga:10 Syarat Menuju Kursi KADIN!Pengelolaan Parkir di Kota Tasikmalaya Langganan Gagal! Inovasi Silih Berganti, Target Tak Pernah Tercapai
Dan setelah itu: “Apa dasar hukumnya?”Hanafi seharusnya cukup akrab dengan dua pertanyaan tersebut. Karena hampir sepanjang kariernya, ia memang hidup di antara jabatan dan aturan.