Selain pencatatan digital, Dishub juga menyiapkan mekanisme pembayaran menggunakan QRIS. Dengan sistem tersebut, transaksi tidak lagi semata bergantung pada uang tunai yang berpindah tangan di pinggir jalan.
Uen mengatakan pihaknya masih melakukan pengujian sebelum sistem tersebut diterapkan lebih luas. Dishub tidak ingin langsung menggeber penerapan apabila dalam praktiknya masih ditemukan persoalan.
“Kita lihat dulu. Kalau berhasil nanti diperpanjang. Kita lagi uji coba dulu, bilih ada masalah,” tambahnya.
Baca Juga:APBD Kota Tasik: Kebanyakan Lemak!10 Syarat Menuju Kursi KADIN!
Menurut Uen, Dishub saat ini mencoba berbagai cara untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi parkir.
Dia menegaskan, pihaknya tidak ingin berhenti pada satu pola ketika hasilnya belum sesuai harapan.
“Dishub mencoba berbagai cara. Pokoknya optimasi PAD. Yang penting kita melangkah terus, tidak diam. Inovasi terus,” tegasnya.
Di sisi lain, jumlah vendor pengelola parkir di Kota Tasikmalaya kini bertambah menjadi 18 pihak. Sebelumnya, jumlah vendor tercatat 17. Uen menyebut tambahan vendor tersebut mengelola kawasan Jalan Pataruman. Vendor tersebut juga merupakan pihak lokal.
“Sudah 18 totalnya, nambah satu,” ungkapnya.
Penambahan vendor sekaligus menjadi bagian dari upaya Dishub mengoptimalkan potensi retribusi parkir.
Namun, bertambahnya pengelola tidak otomatis membuat persoalan target selesai. Sebab, capaian target tetap bergantung pada kondisi penerimaan di lapangan.
Persoalan ini sebelumnya juga menjadi sorotan. Mantan Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf menilai digitalisasi parkir memang diperlukan, tetapi jangan sampai teknologi hanya menjadi wajah baru dari persoalan lama.
Baca Juga:Pengelolaan Parkir di Kota Tasikmalaya Langganan Gagal! Inovasi Silih Berganti, Target Tak Pernah TercapaiLumba-Lumba Terdampar dan Mati di Pantai Timur Pangandaran
Menurutnya, pemerintah perlu menghitung potensi parkir secara realistis sebelum menetapkan target kepada pihak ketiga.
Ia bahkan mengusulkan agar pola pembayaran target kepada pemerintah dilakukan di muka sehingga Pemkot tidak terus-menerus mengejar setoran dari lapangan.
Sementara itu, Pemkot Tasikmalaya sebelumnya menyatakan digitalisasi parkir dilakukan secara bertahap. Sistem telah diuji, termasuk di kawasan HZ Mustofa, dengan dukungan CCTV dan perangkat digital.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Asep Goparullah mengatakan digitalisasi tidak bisa diterapkan sekaligus di seluruh wilayah karena harus mempertimbangkan kondisi lapangan, sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerah.
Artinya, tantangan digitalisasi parkir Kota Tasikmalaya kini semakin jelas. Sistem bisa dibuat, kamera bisa dipasang, QRIS bisa disiapkan, tetapi ujian sebenarnya tetap berada di lapangan: apakah transaksi tercatat, penerimaan masuk dan target vendor benar-benar tercapai.