Lalu tunggu. Apakah ada karcis yang diserahkan? Kalau ada, berarti saya yang sedang sial.
Kalau tidak ada, berarti slogan itu memang lebih banyak hidup di baliho daripada di jalan. Kadang-kadang seorang pejabat tidak membutuhkan laporan setebal ratusan halaman.
Ia hanya perlu menjadi warga selama tiga puluh menit. Karena kenyataan di lapangan sering kali jauh lebih jujur daripada presentasi di ruang rapat.
Baca Juga:Korsleting Listrik, Satu Rumah Terbakar di Kabupaten Tasikmalaya, Damkar dan Tagana Berjibaku Padamkan ApiTasikmalaya Diskon Besar!
Kini muncul babak baru. Pengelolaan retribusi parkir akan diserahkan kepada pihak ketiga. Publik kembali tersenyum. Senyum yang sama. Senyum yang dulu muncul ketika membaca spanduk “Tanpa Karcis, Parkir Gratis.”
Sebab pengalaman telah mengajarkan satu hal. Jangan terlalu cepat percaya pada sebuah kebijakan yang belum mampu menyelesaikan persoalan paling sederhana.
Bagaimana mungkin bicara sistem baru jika sistem lama saja belum selesai? Bagaimana mungkin berbicara digitalisasi apabila selembar karcis saja masih sulit ditemukan?
Bagaimana mungkin berbicara optimalisasi pendapatan apabila kebocoran paling kecil belum mampu ditutup? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menjatuhkan siapa pun.
Justru untuk menyelamatkan kebijakan sebelum kembali menjadi bahan lelucon di warung kopi. Yang menarik justru pertanyaan berikutnya.
Siapa yang pertama kali menggagas penyerahan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga? Apa dasar kajiannya? Apa ukuran keberhasilannya? Sudahkah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang sekarang?
Ataukah ini sekadar mencari jalan pintas agar pemerintah tidak lagi dipusingkan urusan parkir? Publik berhak tahu. Karena parkir bukan sekadar uang receh. Parkir adalah wajah pelayanan publik.
Baca Juga:Dituding Sebabkan Kekeringan Irigasi Pertanian di Tasikmalaya, BBWS Citanduy Beri Penjelasan BeginiSaat Bupati dan Wakil Tidak Berebut Cahaya
Dari karcis parkir saja, masyarakat bisa mengukur seberapa serius pemerintah menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri. Jangan sampai nanti yang berubah hanya nama pengelola.
Sedangkan praktik di lapangan tetap sama. Masyarakat tetap membayar. Karcis tetap tidak ada. Setoran tetap berjalan. Yang berbeda hanya rekening tujuan.
Kalau itu yang terjadi, pemerintah hanya memindahkan meja, bukan menyelesaikan masalah. Yang lebih membingungkan lagi, ketika kritik mulai bermunculan, jawaban yang terdengar justru berputar-putar.
Ada yang berkata, “Masih dikaji.” Ada yang menjawab, “Masih proses.” Ada pula yang berkilah, “Kadis sedang cuti.” Padahal yang sedang cuti seharusnya bukan keberanian mengambil tanggung jawab.