Yang justru paling sering dibicarakan bukan pekerjaannya sebagai ASN. Melainkan aktivitas usahanya.
Di lingkungan birokrasi Tasikmalaya, julukan “ASN pebisnis” sudah lama melekat kepada Nanang Aci. Julukan itu lahir bukan tanpa alasan.
Belakangan, nama Nanang kembali ramai.
Bukan karena pelantikan. Melainkan karena beredar dugaan bahwa dirinya memiliki keterkaitan dengan beberapa dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga:Pelantikan Beberapa Menit, Konsekuensi Bertahun-Tahun!Mahalnya Harga Sebuah Kelalaian, IPAL Rp3,6 Miliar yang Menunggu Colokan!
Hingga kini, dugaan tersebut belum disertai putusan ataupun temuan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran.
Di sisi lain, belum tampak pula klarifikasi terbuka dari pihak yang bersangkutan maupun hasil pemeriksaan yang diumumkan oleh aparat pengawasan internal.
Akibatnya, ruang publik dipenuhi tanda tanya. Dalam tata kelola pemerintahan, kondisi seperti ini sebenarnya tidak ideal. Bukan karena setiap isu harus dianggap benar.
Melainkan karena setiap isu yang menyangkut potensi konflik kepentingan akan lebih sehat jika dijawab secara terbuka.
Transparansi bukan semata untuk membela pejabat. Tetapi juga untuk melindungi kepercayaan publik.
Nanang juga memiliki posisi yang unik. Ia adalah suami dari Hj. Nurjanah, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PPP. Tidak ada aturan yang otomatis melarang hubungan keluarga seperti itu.
Namun dalam perspektif tata kelola pemerintahan, hubungan antara pejabat eksekutif dan anggota legislatif memang menuntut kehati-hatian ekstra agar setiap keputusan tetap bebas dari konflik kepentingan.
Baca Juga:Keluarga Petani Tasikmalaya Terima Santunan hingga Rp 208 Juta dari BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp 74 Juta kepada Ahli Waris Peserta di Ciamis
Yang dijaga bukan hanya integritas. Melainkan juga persepsi publik terhadap integritas itu.
Kini Nanang sudah sampai. Tidak lagi Plt. Tidak lagi sekadar sekretaris. Ia telah menjadi kepala dinas sepenuhnya.
Apakah namanya akan identik dengan program perlindungan perempuan, keluarga, dan anak? Ataukah tetap identik dengan citra ASN pebisnis?
Jabatan baru selalu membawa kesempatan baru. Sekaligus ukuran baru. Karena pada akhirnya masyarakat tidak menilai seorang kepala dinas dari panjangnya nama instansi yang dipimpin.
Melainkan dari panjang pendeknya manfaat yang benar-benar dirasakan publik. (red)