Sementara indeks keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin.
Kondisi di Kota Tasikmalaya ini dinilai cukup berat karena pengeluaran masyarakat miskin sangat bervariasi.
“Ada yang pengeluarannya Rp500 ribu, Rp400 ribu, bahkan Rp200 ribu per bulan per kapita. Variasinya sangat tinggi sehingga program bantuan tidak bisa diseragamkan. Ini yang membuat penanganannya lebih sulit,” bebernya.
Baca Juga:Sidang Lengkap IV Dewan Hisbah, Ketum Persis: Fatwa Harus Jadi Solusi Umat di Era ModernDivonis PN Tasikmalaya Setahun, Content Creator SL Langsung Terima Putusan
Agung juga mengingatkan adanya “lingkaran setan kemiskinan” yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Menurutnya, keluarga miskin umumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi, pendidikan, hingga akses pekerjaan layak.
Akibatnya anak-anak tumbuh dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah dan ketika dewasa kembali bekerja di sektor berupah rendah sehingga membentuk keluarga miskin baru.
Selain faktor ekonomi, ia menilai terdapat persoalan lain yang tak kalah penting, yakni mental kemiskinan.
Masih ditemukan keluarga miskin yang tidak memiliki orientasi pendidikan jangka panjang bagi anak-anaknya karena lebih memilih anak segera bekerja membantu ekonomi keluarga dibanding melanjutkan sekolah.
Fenomena tersebut bahkan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang disiapkan pemerintah pusat.
Tidak sedikit keluarga miskin yang menolak anaknya mengikuti pendidikan berasrama karena kehilangan tenaga kerja di rumah.
Baca Juga:OJK Turun Tangan Soal Mandeknya Pengembalian Dana Talang Nasabah Bank Plat Merah Tasikmalaya Rp6,85 MTarget Kemiskinan Kota Tasikmalaya Turun Satu Digit Tahun ini, TPP Pejabat Jadi Taruhannya Jika Tak Tercapai
“Dalam beberapa kasus, anak justru dijadikan faktor produksi untuk membantu ekonomi keluarga. Padahal pendidikan menjadi salah satu cara memutus rantai kemiskinan,” tambahnya.
Agung menyebut sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar kemiskinan berdasarkan berbagai kajian ilmiah.
Selain itu, sektor informal dan UMKM berskala kecil juga masih mendominasi kelompok masyarakat miskin di Kota Tasikmalaya.
Di sisi lain, ia menilai pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya yang relatif tinggi belum sepenuhnya berkualitas karena belum mampu menurunkan angka kemiskinan maupun pengangguran secara signifikan.
“Pertumbuhan ekonomi idealnya dinikmati masyarakat. Kalau pertumbuhan tinggi tetapi kemiskinan tetap tinggi, berarti ada yang harus dievaluasi. Bisa jadi nilai tambah ekonominya tidak dinikmati masyarakat Kota Tasikmalaya atau lapangan kerja yang tercipta belum menyerap tenaga kerja lokal,” katanya.
BPS juga menyarankan agar pemerintah daerah memastikan Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSEN) benar-benar akurat sehingga berbagai bantuan sosial dapat diterima masyarakat yang paling membutuhkan.