TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya memilih menginjak rem ketimbang menginjak gas dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Alih-alih memasang target yang terlalu tinggi, pemerintah mengambil langkah realistis dengan besaran anggaran yang relatif sama seperti tahun 2026 serta mengupayakan defisit anggaran menjadi nol.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan, penyusunan RKPD 2027 sengaja disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah saat ini.
Baca Juga:PAD Retribusi Pemkot Tasikmalaya hingga Akhir Semester Pertama Baru 23 Persen, Janji OPD Belum BertuahBanyak Botol Miras Dibuang di Sawah Jalan Lingkar Utara Tasikmalaya, Bikin Petani Geram
Menurutnya, pemerintah tidak ingin kembali terjebak pada perencanaan yang terlalu optimistis tetapi sulit direalisasikan.
“RKPD 2027 sudah kemarin Senin selesai. Asumsinya sama dengan 2026, kita tidak terlalu optimistis, tetapi realistis. Saya juga meminta agar defisit tidak terlalu tinggi, bahkan kalau bisa nol,” ujar Viman kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Di antaranya dana yang masih berada di pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan belum masuk ke kas daerah.
Menurut dia, pencairan dana tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, Pemkot juga berharap adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang lebih berpihak kepada daerah sehingga ruang fiskal Kota Tasikmalaya semakin membaik.
“Kita berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada kewilayahan dari pusat maupun provinsi. Arahnya terlihat mulai ke sana dan mudah-mudahan bisa membantu kondisi fiskal daerah,” katanya.
Baca Juga:Capaian STBM Pilar 4 di Kota Tasikmalaya Jadi PR, Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Tuntaskan TargetBank Mandiri Tasikmalaya Minta Waktu, Kasus Dana Talang Milik Nasabah Prioritas Rp6,85 Miliar Menggantung
Sejalan dengan penyusunan RKPD tersebut, Pemkot Tasikmalaya juga melakukan penataan anggaran sepanjang 2026 melalui skema reprioritas.
Viman meluruskan informasi yang berkembang terkait isu pemotongan honor maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ia menegaskan, langkah yang ditempuh bukanlah pemotongan, melainkan penyesuaian prioritas belanja agar kondisi keuangan daerah tetap sehat.
Sebab, pemerintah harus menentukan program mana yang harus didahulukan dan mana yang dapat ditunda.
“Bahasanya bukan pemotongan, tetapi reprioritas. Kita melihat mana yang benar-benar prioritas untuk dijalankan. Ini berlaku pada belanja pegawai, belanja OPD, program-program, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD,” terangnya.
Menurut Viman, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus membangun kemandirian fiskal.