“Kalau pendataan terus diperbarui, potensi pajak yang selama ini belum tergarap bisa masuk menjadi PAD. Itu akan memperkuat kemampuan fiskal daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Enan Suherlan menilai, kondisi fiskal saat ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk tidak lagi bergantung pada dana transfer pusat.
Menurut dia, saat ruang fiskal semakin sempit, pemerintah harus menjawab tantangan dengan terobosan, bukan sekadar mempertahankan pola kerja lama.
Baca Juga:Oceano Padel Club Resmi Hadir, Lengkapi Tren Padel di TasikmalayaDiare Tembus 10.523 Kasus, Debit Air Turun Jadi Alarm PHBS di Kota Tasikmalaya
“Kalau kondisi fiskalnya sedang tertekan, justru inovasi harus muncul. Jangan menunggu nyaman baru bergerak,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, dari 12 kelompok objek pajak daerah, delapan di antaranya telah mencapai target semester pertama.
Sisanya masih berpeluang mengejar karena sebagian besar berkaitan dengan PBB yang baru didistribusikan pada Juni.
Enan juga mengingatkan agar berbagai program hasil studi tiru, termasuk digitalisasi pelayanan pajak yang mengadopsi praktik dari daerah lain, tidak berhenti sebatas penandatanganan kerja sama.
“Sudah belanja gagasan, sudah belajar ke daerah lain. Sekarang yang ditunggu masyarakat bukan lagi seremoni, tetapi implementasinya. Jangan sampai inovasi hanya ramai saat dipresentasikan, lalu sunyi ketika harus dijalankan,” sindirnya.
Ia menyebut kondisi keuangan daerah saat ini merupakan momentum untuk membuktikan kemampuan pemerintah membangun kemandirian fiskal.
Ketika transfer dari pemerintah pusat dan provinsi semakin terbatas, peningkatan PAD menjadi pilihan yang tidak bisa lagi ditunda.
Baca Juga:Longser Tasikmalaya Melawan Zaman, Panggung Jadi Benteng TradisiPotensi Zakat Kota Tasikmalaya Rp100 Miliar, Baru Terkumpul 6 Persen
“Kalau bahasa saya, ini the power of kepepet. Saat kondisi fiskal menekan, justru kreativitas dan keberanian berinovasi harus muncul. Jangan sampai kepepetnya terasa, tapi terobosannya tidak pernah lahir,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemkot Tasikmalaya memastikan kewajiban tunda bayar Rp46,25 miliar telah lunas pada Mei 2026.
Meski demikian, pemerintah masih mengevaluasi kemampuan APBD melalui prognosis semester pertama dan pembahasan APBD Perubahan.
Kondisi tersebut membuat optimalisasi pajak menjadi salah satu penopang utama menjaga stabilitas fiskal.
Sebab, tanpa peningkatan PAD yang signifikan, ancaman pengetatan anggaran hingga pengurangan program pembangunan masih membayangi perjalanan APBD Kota Tasikmalaya pada semester kedua tahun ini. (rezza rizaldi)