CIAMIS, RADARTASIK.ID – Gabungan Pedagang, Broker, dan Peternak Ayam Kabupaten Ciamis bersama Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (PPAP) mengadukan dugaan persaingan harga unggas yang dinilai tidak sehat kepada DPRD Kabupaten Ciamis.
Persoalan tersebut disampaikan dalam audiensi di Aula DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis (2/7/2026). Hal itu sebagai upaya mencari solusi atas berbagai persoalan sektor perunggasan, mulai dari stabilitas harga ayam, perizinan usaha, hingga penguatan daya saing peternak rakyat.
Audiensi diterima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Komar Hermawan, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis Awan Setiawan, serta dihadiri perwakilan Gabungan Pedagang, Broker, dan Peternak Ayam, PPAP, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, dan instansi terkait.
Baca Juga:Gelorakan Olahraga Tradisional, Disparpora Bangkitkan Minat Generasi Muda Kabupaten TasikmalayaKuatkan Struktur Hingga Akar Rumput, PAN Kabupaten Tasikmalaya Targetkan Melesat di 2029
Koordinator audiensi, Nana Rusmana, mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara pelaku usaha perunggasan dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan di sektor perunggasan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh peternak, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Karena berbagai persoalan yang dihadapi peternak tidak dapat diselesaikan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, antara peternak, pedagang, broker, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Kami ingin membangun kebersamaan dalam menghadapi tantangan sektor perunggasan sekaligus mendukung visi pembangunan Kabupaten Ciamis,” katanya saat beraudiensi, Kamis (2/7/2026).
Ia menjelaskan, audiensi juga menjadi momentum menyampaikan aspirasi peternak kepada DPRD dan pemerintah daerah agar lahir kebijakan yang memberikan kepastian usaha bagi pelaku sektor perunggasan.
“Forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan solusi nyata yang bisa memperkuat industri perunggasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Komar Hermawan menjelaskan, persoalan utama yang disampaikan dalam audiensi berkaitan dengan praktik penjualan unggas yang tidak mengikuti kesepakatan harga di kalangan pelaku usaha.
“Mintanya poultry ketika menjual unggas ini harganya tidak semaunya sendiri. Untuk itu, namanya berdagang ini harus memiliki tata krama,” katanya.