PANGANDARAN, RADARTASIK.ID-Bupati Pangandaran Citra Pitriyami angkat bicara terkait polemik kuota lokal Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad). Muncul kekhawatiran soal kesanggupan akademik mahasiswa jika memaksakan kuota lokal.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran berencana melakukan evaluasi total terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak universitas.
​Langkah ini dipicu oleh sejumlah persoalan krusial, mulai dari ketimpangan standar nilai mahasiswa lokal hingga adanya beban finansial masa lalu yang belum terselesaikan antara pemerintah daerah dan Unpad. Namun, rencana evaluasi sepihak ini memantik polemik dan mendapat kritik keras dari berbagai pihak.
Baca Juga:Didasari Rasa Kecewa, Sebagian Kader PAN di Kota Tasikmalaya Undur Diri6 Bulan Insentif Guru di Kota Tasikmalaya Belum Dibayar, Pengamat Soroti Sikap Pimpinannya
​Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengungkapkan, kebijakan afirmatif berupa kuota proteksi sebesar 50 persen untuk putra daerah selama ini menyisakan persoalan di ruang kuliah. Berdasarkan temuannya, standar nilai masuk yang diraih oleh calon mahasiswa asal Pangandaran kerap kali berada jauh di bawah ambang batas reguler universitas.
​”Yang menjadi masalah itu memang ada standar nilai yang jauh (di bawah standar),” ujarnya belum lama ini.
​Citra menegaskan, Pemkab Pangandaran tidak ingin memaksakan siswa lokal masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa bekal akademis yang kompetitif, karena dikhawatirkan akan keteteran mengikuti ritme perkuliahan. Sebagai solusi pragmatis, Pemkab berencana memfasilitasi bimbingan belajar (bimbel) khusus selama enam bulan bagi siswa lokal sebelum mengikuti tes masuk.
​Selain masalah akademis, Citra juga membeberkan adanya persoalan finansial kronis berupa beban anggaran masa lalu dari Pemkab Pangandaran kepada Unpad yang ditinggalkan oleh kepengurusan periode sebelumnya.
​”Yang menjadi permasalahan juga memang dulu ada beban Pemda yang belum diselesaikan ternyata ke Unpad. Saya juga baru tahu itu,” katanya.
​Kendati urusan ini akan dibahas bersama rektorat Unpad pada Juli nanti, Citra mengakui secara terbuka bahwa dirinya belum melakukan koordinasi formal dengan DPRD Kabupaten Pangandaran terkait rencana langkah evaluasi ini.
​”Saya belum berkoordinasi dengan DPRD, tetapi saya sudah berkoordinasi dengan Unpad,” ucapnya.(Deni Nurdiansah)