TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya menggelar talkshow bertema Politik Dalam Negeri, Kebijakan Publik Pemerintah Daerah, dan Isu-isu Aktual di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya di Studio TV Graha Pena Radar Tasikmalaya, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut membahas berbagai kebijakan pemerintah daerah serta isu-isu nasional yang berdampak terhadap daerah. Dalam diskusi itu juga disampaikan sikap pemerintah dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, Asep Darisman SSos MM, menegaskan bahwa dalam menyikapi berbagai isu aktual yang berkembang di tingkat pusat maupun daerah, stabilitas dan kondusivitas wilayah harus menjadi prioritas utama.
Baca Juga:Gelorakan Olahraga Tradisional, Disparpora Bangkitkan Minat Generasi Muda Kabupaten TasikmalayaKuatkan Struktur Hingga Akar Rumput, PAN Kabupaten Tasikmalaya Targetkan Melesat di 2029
“Dari sisi Kesbangpol, kondusivitas yang harus diutamakan. Rasa persatuan dan persaudaraan di Kabupaten Tasikmalaya, itu yang harus diutamakan,” terang Asep.
Menurutnya, Kesbangpol terus menguatkan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat melalui berbagai program yang melibatkan lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan.
“Jadi tidak hanya disampaikan dalam sebuah diskusi saja, tetapi juga formulasi bekerja sama dengan lintas sektoral dan lintas dinas, Kesbangpol masuk dalam kegiatan,” jelas Asep.
Implementasinya dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang melibatkan PKK, Karang Taruna, pemerintah desa, hingga kecamatan dengan materi wawasan kebangsaan, ideologi, dan nilai-nilai Pancasila.
Terkait penyampaian aspirasi masyarakat melalui aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan isu nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun kenaikan harga BBM, Asep menilai pendekatan dialog dan audiensi harus dikedepankan.
“Jadi bagaimana masalah yang kita hadapi ini di daerah harus menjadi rujukan ke pemerintah pusat menjadi kebijakan yang baik. Pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan yang sudah rasakan oleh masyarakat,” tambah Asep.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Aang Budiana, mengatakan DPRD memiliki peran dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terkait berbagai kebijakan nasional yang berdampak ke daerah, seperti program MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga kenaikan harga BBM.
Baca Juga:Jadilah Bagian Sejarah SMAN 1 Pagerageung Tasikmalaya, Pendaftar Calon Murid Baru MembludakPenuh Semangat!! Warga Karangjaya-Cineam Tasikmalaya Gotong Royong Bangun Sekretariat Serikat Petani Pasundan
“Jadi isu-isu strategis pusat yang berimbas ke daerah, kita harus mempersiapkan sedini mungkin. Dari sisi pemerintahan daerah, supaya kebijakan pusat ke daerah ini tidak terlalu berdampak terhadap pembangunan dan ekonomi daerah,” terang Aang.