Agustiana menjelaskan, apabila pemerintah daerah memiliki program unggulan yang membutuhkan lahan, seperti pembangunan Sekolah Rakyat, fasilitas pendidikan, jalan, hingga kawasan wisata, maka prosesnya harus melalui mekanisme yang jelas dan terkoordinasi.
Menurutnya, setiap rencana pemanfaatan lahan milik negara atau aset yang berada di bawah kewenangan kementerian dan lembaga harus melalui permohonan resmi serta mendapatkan rekomendasi dari Tim Terpadu GTRA.
“Misalnya ada kebutuhan lahan yang berkaitan dengan aset kementerian atau instansi tertentu, maka tidak bisa langsung digunakan begitu saja. Harus ada pembahasan dan rekomendasi dari Tim Terpadu agar pemanfaatannya sesuai aturan dan kebutuhan daerah,” jelasnya.
Baca Juga:Foto Perdana The Second Child Bikin Penasaran, Lim Soo Jung dan Park So Yi Terjebak Rahasia Kelam Masa LaluDPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya Sembelih 4 Sapi dan 6 Domba pada Iduladha 1447 Hijiriah
Ia menegaskan, pembentukan tim terpadu ini bertujuan menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel. Setiap kebijakan terkait pemanfaatan lahan akan didasarkan pada kebutuhan pembangunan, tata ruang, serta kepentingan masyarakat luas.
“Semua proses akan dilakukan secara transparan. Kebijakan pemanfaatan lahan harus berdasarkan kebutuhan pembangunan dan kesesuaian tata ruang, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agustiana menilai keberadaan Tim Terpadu GTRA Plus juga dapat mendukung visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah selatan yang selama ini dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap secara optimal.
Melalui mekanisme rekomendasi tim terpadu, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi dan memanfaatkan lahan yang berpotensi menunjang pembangunan berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, pariwisata, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru. (ujg)