Namun pada saat yang sama, pengawasan terhadap nilai transaksi kemungkinan akan meningkat, terutama melalui sistem pelaporan dan pemantauan berbasis digital yang sedang disiapkan Danantara.
Selama masa transisi, Danantara disebut akan fokus memperkuat sistem pelaporan ekspor komoditas sumber daya alam strategis.
Salah satu agenda utamanya adalah membangun platform digital yang mampu menganalisis data ekspor secara lebih terintegrasi.
Baca Juga:Filing for Love: 4 Momen yang Menutup Drama Kantor Ini dengan SempurnaChest Protector: Pelindung Tambahan yang Bisa Menyelamatkan Dada Anda Saat Touring Jarak Jauh
Ada Pengecualian untuk Pelaku Usaha Tertentu
PP No. 24/2026 juga membuka ruang pengecualian dari skema sentralisasi ekspor.
Ketentuan ini berlaku bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah, khususnya terkait investasi, divestasi, serta pengolahan atau pemurnian di dalam negeri.
Poin ini penting bagi perusahaan yang sudah berkomitmen pada agenda hilirisasi.
Dengan adanya klausul pengecualian, perusahaan yang telah menanamkan investasi di sektor downstream berpotensi memperoleh kelonggaran dari kewajiban sentralisasi ekspor.
Meski begitu, pengecualian tersebut tidak otomatis berlaku.
Keputusan tetap harus melalui rapat koordinasi antar-menteri.
Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memiliki proyek hilirisasi atau perjanjian investasi, tetapi masih harus menunggu keputusan pemerintah secara formal.
Bagi pelaku pasar, ketentuan ini dapat menjadi sinyal positif terbatas.
Di satu sisi, ada pengakuan terhadap perusahaan yang telah mendukung agenda hilirisasi nasional.
Di sisi lain, proses persetujuan yang bergantung pada koordinasi lintas kementerian tetap menciptakan ketidakpastian.
Baca Juga:Mobile Legends Account: Mengapa Koleksi Hero dan Progress Akun Menjadi Faktor Penting bagi PemainIHSG Anjlok ke Level Terendah Sejak 2021, Rupiah Tembus Rekor Terlemah, Pasar Menunggu Kejelasan Kebijakan
Batu Bara, Minyak Sawit, dan Ferroalloy Jadi Tahap Awal
Pada tahap awal, sentralisasi ekspor akan menyasar tiga kelompok komoditas utama, yaitu batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy.
Namun rincian jenis dan spesifikasi komoditas yang masuk ke dalam cakupan kebijakan tersebut belum dijabarkan secara penuh dalam PP No. 24/2026.
Pemerintah akan mengatur detail teknisnya melalui peraturan menteri perdagangan.
Hal ini membuat pelaku usaha masih harus menunggu aturan turunan untuk mengetahui secara pasti produk mana saja yang terkena kewajiban sentralisasi ekspor.
Ketidakjelasan teknis ini menjadi salah satu faktor yang berpotensi menahan sentimen pasar.
Emiten batu bara, sawit, dan logam berpotensi tetap berada dalam tekanan persepsi risiko sampai aturan pelaksana diterbitkan.