“Bahkan dalam studi kelayakan atau FS-nya yang terbaru dari dinas kesehatan untuk titik koordinatnya di Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal di area lokasi calon ibu kota DOB Tasikmalaya Selatan (Tasela),” kata Asep.
Asep menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi antara apa yang disampaikan bupati dalam pemberitaan soal rumah sakit di Kecamatan Cipatujah itu, sebenarnya lahan milik pemerintah daerah itu di Desa Tobongjaya yang dikerjasamakan dengan UNPAD itu adalah untuk pembangunan klinik kesehatan.
“Jadi hemat kami adalah pengembangan dari UNPAD khususnya untuk pembangunan klinik kesihatan, jadi bukan rumah sakit. Nah ini yang harus disinkronkan dan disampaikan kepada masyarakat,” ungkap Asep.
Baca Juga:GTRA Plus Siap Bongkar Permasalahan Tanah di Kabupaten Tasikmalaya, Ini Kata Agustiana!!Kisruh di Desa Cayur Cikatomas Tasikmalaya, Agustiana: Lebih Baik SPP yang Disalahkan Ketimbang Ulama
Kemudian soal pembangunan Sekolah Rakyat atau SR, jadinya memang di Desa Tobongjaya Kecamatan Cipatujah yang sudah disiapkan lahannya oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Tidak jadi di Karangnunggal.
“Seharusnya pemerintah daerah memberitahukan kepada masyarakat soal pemindahan lokasi Sekolah Rakyat ini ke masyarakat,” paparnya.
Asep menambahkan, untuk kaitan pengembangan perguruan tinggi, itu bukan ranah pemerintah daerah, melainkan swasta atau perguruan tinggi yang akan melakukan pengembangan.
“Jadi bukan kewenangan daerah untuk perguruan tinggi itu. Namun ada itikad dari daerah supaya ada pengembangan perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya seperti ada UNSIL, UNPAD dan UPI,” ujar Asep.
Asep mendorong tinggal ketika ada pihak atau perguruan tinggi yang akan melakukan pengembangan perguruan tinggi di Kabupaten Tasikmalaya.
“Jadi tinggal pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secara serius menggarapnya agar ada kejelasan,” tambah Asep. (dik)