TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Tasikmalaya masih berputar di titik yang sama: lahan belum pasti, harga masih sebatas taksiran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Asep Goparulah, mengungkapkan nilai pembebasan lahan hingga kini belum final. Angka yang beredar masih bersifat sementara.
“Nilainya belum. Masih sekitar Rp10 miliar, itu juga baru perkiraan. Kita lihat dulu harga tanah di lokasi,” ujar Asep, Rabu (29/4/2026) malam.
Baca Juga:Balita Kota Tasikmalaya Meninggal Dunia Diduga Campak, Status Masih DitelusuriUji Coba CFD ASN Kota Tasikmalaya Menuju Rabu Biru Terus Digelorakan, Wali Kota Kasih Contoh
Ia menyebut skema pembayaran pembebasan lahan berpotensi dilakukan dua tahap melalui APBD, yakni pada perubahan anggaran 2026 dan APBD murni 2027.
“Bisa saja dua termin, di perubahan 2026 dan murni 2027,” katanya.
Namun, hingga kini komunikasi intensif dengan pemilik lahan disebut belum sepenuhnya dilakukan. Pemerintah daerah masih dalam tahap penjajakan lokasi yang dinilai paling memungkinkan.
Sejumlah titik seperti Tamansari dan Bungursari masuk dalam radar. Bahkan, indikasi kuat mengarah ke wilayah Bungursari yang dinilai lebih potensial.
“Yang di Bungursari kelihatannya lebih memungkinkan, kemungkinan besar ke sana,” ucapnya.
Sebelumnya, Hanafi, Asda II Pemkot Tasikmalaya, menegaskan proses pengadaan lahan tidak bisa melangkahi tahapan administrasi. Semua harus berbasis dokumen perencanaan yang matang.
“Semua harus berbasis dokumen. Kita tidak berani mendahului proses,” katanya, Selasa (28/4/2026).
Baca Juga:BNN Kota Tasikmalaya Gandeng Pramuka, Deteksi Dini Narkoba DiperkuatKeluhan Layanan RS Swasta Mencuat, DPRD Kota Tasikmalaya Soroti Dugaan Calo dan Respons Lambat
Ia menjelaskan, aspek lokasi, kepemilikan, luas hingga regulasi menjadi faktor krusial yang tak bisa ditentukan secara serampangan.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, mengingatkan agar persoalan teknis seperti cut and fill tidak menggerus anggaran.
“Jangan sampai anggaran habis hanya untuk meratakan tanah. Itu bisa Rp2 sampai Rp3 miliar,” ujarnya, setengah menyindir, Senin (28/4/2026).
Meski aktivitas sosial di SR Terintegrasi mulai bergerak, pembangunan fisik masih tertahan. Program yang digadang sebagai solusi pendidikan inklusif itu pun belum beranjak jauh dari meja perencanaan.
Di tengah janji manfaat ekonomi dan sosial, realitas di lapangan justru menegaskan satu hal: tanpa kepastian lahan, Sekolah Rakyat masih sebatas wacana yang dipoles rencana. (rezza rizaldi)