Hasil Muscab PPP Kota Tasikmalaya di Tangan DPW, Skema Formatur Redam Rivalitas Dua Kubu Internal

DPW PPP ambil alih Muscab Kota Tasikmalaya
Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. Rezza Rizaldi / Radar Tasikmalaya
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya memasuki babak baru walaupun masih ada kebuntuan.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat resmi mengambil alih proses Musyawarah Cabang (Muscab) yang sempat diwarnai rivalitas antar kubu.

Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan langkah ini diambil demi merapikan situasi yang dinilai berpotensi berlarut-larut.

Baca Juga:Sekda Sebut Nilai Pembebasan Lahan SR di Kota Tasikmalaya Sementara Disiapkan Rp10 MiliarBalita Kota Tasikmalaya Meninggal Dunia Diduga Campak, Status Masih Ditelusuri

DPW pun langsung menggelar rapat terbatas, Rabu (29/4/2026) sore, untuk merumuskan skema penyelesaian.

“Hasil rapat memutuskan penunjukan formatur dari masing-masing pihak yang sebelumnya berseberangan. Kami ingin tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dianaktirikan,” ujar Uu kepada Radar, Rabu malam.

Alih-alih memilih ketua secara langsung seperti Muscab sebelumnya, mekanisme kini diubah.

Muscab hanya akan menetapkan formatur, sementara penentuan ketua dan struktur kepengurusan diserahkan kepada tim formatur.

Formatur tersebut terdiri dari perwakilan dua kubu, unsur DPC, DPW (ex officio oleh Uu), serta satu orang dari DPP. Nama Agus Wahyudin ditunjuk sebagai formatur dari unsur DPC.

“Namun Agus Wahyudin memilih abstain dan menyerahkan sepenuhnya ke DPW,” bebernya.

DPW memberi waktu satu minggu kepada tim formatur untuk menyusun kepengurusan lengkap, mulai dari ketua hingga bendahara.

Hasilnya kemudian diserahkan ke DPW untuk direkomendasikan ke DPP.

Baca Juga:Uji Coba CFD ASN Kota Tasikmalaya Menuju Rabu Biru Terus Digelorakan, Wali Kota Kasih ContohBNN Kota Tasikmalaya Gandeng Pramuka, Deteksi Dini Narkoba Diperkuat

Namun, di sinilah “bumbu” politiknya: rekomendasi formatur belum tentu berbanding lurus dengan keputusan akhir.

AD/ART memberikan kewenangan kepada DPW untuk menentukan figur ketua.

“Bisa saja hasil formatur berbeda dengan rekomendasi. Karena kewenangan penentuan tetap ada di DPW,” tegas Uu, setengah mengingatkan bahwa panggung politik tak selalu linier—kadang penuh tikungan.

Ia berharap keputusan ini menjadi jalan tengah yang “tidak sempurna, tapi cukup adil”. Mengutip kaidah, Uu menyebut, jika tak bisa meraih semua, jangan tinggalkan semuanya.

Lebih jauh, ia memberi pesan tegas: calon Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya harus punya nyali politik lebih.

“Kalau tidak siap maju jadi calon wali kota, jangan siap jadi ketua DPC,” ujarnya—sebuah sinyal bahwa kursi partai bukan sekadar jabatan, tapi batu loncatan menuju kontestasi.

0 Komentar