“Ini termasuk kualifikasi perubahan anggaran yang mendahului perubahan APBD karena ada kebijakan strategis dari pusat,” jelasnya.
Terkait isu anggaran pembebasan lahan sebesar Rp15 miliar, Hanafi mengaku belum mengetahui angka pasti. Namun ia memastikan komitmen pemerintah daerah tidak setengah hati.
“Kalau angka saya belum tahu. Tapi yang jelas, sesuai arahan Pak Wali Kota (Viman Alfarizi Ramadhan, Red), Pemkot punya komitmen optimal bahwa sekolah rakyat harus diwujudkan, salah satunya dengan penyediaan lahan,” tegasnya.
Baca Juga:Insiden Bekasi Timur Ganggu Kereta Api Parahyangan, Sejumlah Perjalanan DibatalkanK3 di Kota Tasikmalaya Diuji Kekompakan, Kepala OPD Sepi saat Senam Bersama
Ia menambahkan, mekanisme pergeseran anggaran tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.
“Kalau ini sudah kebijakan pimpinan, ya harus diikuti. Tapi mekanisme pergeseran anggaran ada aturannya,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, mengakui hingga kini masih ada sekitar tiga titik yang dikaji, terutama di wilayah Tamansari dan Bungursari.
Namun persoalan teknis seperti kebutuhan cut and fill menjadi pertimbangan serius.
“Jangan sampai butuh cut and fill. Itu bisa habiskan Rp2 sampai Rp3 miliar. Bahaya lagi,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menyindir, jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan justru terkuras untuk pematangan lahan.
“Jangan sampai sudah ada anggaran, malah terkuras lagi hanya untuk meratakan tanah,” katanya setengah satir.
Baca Juga:Dugaan Asusila Pedagang Bakso di Kota Tasikmalaya, Kuasa Hukum Soroti Kejanggalan LaporanSerangan Siber Mengintai, Diskominfo Kota Tasikmalaya Wajib Perkuat Sistem
Meski demikian, Diky menegaskan kesiapan jajaran di lapangan untuk merealisasikan proyek tersebut.
“Kalau kami siap, pejuang lapangan. Tapi kebijakan ada di pimpinan,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat yang sejak lama digadang sebagai solusi pendidikan inklusif itu kini seperti berjalan di tempat.
Manfaat besar yang dijanjikan masih tertahan oleh satu hal sederhana: kepastian lahan.
“Manfaatnya banyak, ada pembangunan, perputaran ekonomi. Tapi sampai sekarang belum terwujud karena titik lokasinya belum ada,” ucapnya.
Di tengah stagnasi pembangunan fisik, aktivitas di SR Terintegrasi tetap berjalan. Bahkan, 19 mahasiswa dan dosen dari Poltekesos Bandung telah melaksanakan praktikum magang di lokasi.
“Ini di luar dugaan kami. Tapi bagus, ada aktivitas, ada manfaat langsung,” kata Diky.
Ia juga mengingatkan agar euforia peningkatan kunjungan ke Kota Tasikmalaya tidak membuat semua pihak abai terhadap kondisi lain, termasuk bencana.