Namun, dalam praktiknya, audiensi tersebut juga memperlihatkan celah klasik: ketidakhadiran pejabat utama.
Alih-alih kepala dinas, sebagian besar hanya diwakili pejabat setingkat kabid.
“Mestinya yang hadir kepala dinas. Tapi ya, yang datang perwakilan. Ini juga jadi catatan,” kata Heri, diplomatis.
Meski begitu, ia memastikan seluruh dinas tetap menjadi sorotan dalam evaluasi.
Baca Juga:Kuasa Hukum Korban: Dugaan Asusila Ada, Meski Terlapor Pedagang Bakso di Kota Tasikmalaya MembantahTransfer Pusat Susut, APBD Kota Tasikmalaya 2026 Turun: PAD Bocor Jadi Sorotan
Tidak ada yang kebal kritik, termasuk program-program yang selama ini berjalan tanpa banyak pertanyaan publik.
Audiensi ini seolah membuka kembali luka lama: transparansi anggaran yang selalu dijanjikan, tapi kerap berhenti di dokumen, bukan di pemahaman publik. Fossma pun memastikan, mereka tidak akan berhenti di satu pertemuan.
Di tengah jargon keterbukaan, publik kini menunggu: apakah APBD benar-benar dibuka, atau sekadar dibacakan dengan suara pelan agar tak terlalu banyak yang mendengar? (rezza rizaldi)