TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Forum Silaturahmi Slasar Masjid Agung (Fossma) tak datang untuk basa-basi ke rumah rakyat.
Dalam audiensi di DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (24/4/2026), mereka menyentil keras soal transparansi APBD 2025–2026 yang dinilai masih setengah terang—lebih banyak bayangan daripada penjelasan.
Juru bicara Fossma, Dadang AP, menegaskan kedatangan mereka ke gedung dewan bukan sekadar formalitas.
Baca Juga:Kuasa Hukum Korban: Dugaan Asusila Ada, Meski Terlapor Pedagang Bakso di Kota Tasikmalaya MembantahTransfer Pusat Susut, APBD Kota Tasikmalaya 2026 Turun: PAD Bocor Jadi Sorotan
Fokus utama: meminta kejelasan alur dan penggunaan anggaran daerah yang hingga kini dianggap belum sepenuhnya terbuka ke publik.
“Secara umum audiensi berjalan lancar, tapi jujur kami belum puas. Masih banyak PR, terutama soal transparansi anggaran. Ini tidak bisa berhenti di forum seremonial,” tegasnya.
Dadang menyebut, publik berhak tahu isi dapur anggaran. Mulai dari program yang sudah berjalan, yang mandek, hingga angka serapan yang seringkali hanya jadi statistik dingin tanpa makna bagi masyarakat.
Fossma bahkan melontarkan gagasan “mimbar anggaran”—sebuah konsep yang bisa jadi tamparan halus bagi para wakil rakyat.
Dalam konsep itu, anggota DPRD diminta membawa pokok-pokok pikiran (pokir) mereka ke masjid di daerah pemilihan masing-masing, lalu “menempelkannya” agar bisa dibaca dan dievaluasi masyarakat.
“Jangan cuma muncul saat kampanye. Buka juga isi anggaran. Biar rakyat tahu, ini loh yang diperjuangkan—atau jangan-jangan tidak ada,” sindirnya.
Tak berhenti di situ, Fossma berencana menggelar forum rutin setiap tiga bulan sekali, mengundang DPRD per komisi untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat di Slasar Masjid Agung.
Baca Juga:24 Tahun Menabung, Berkah Dagang Cilok-Bubur Ayam Antar Pasutri Kota Tasikmalaya ini ke Tanah SuciBursa Calon Sudah Muncul, Musda Golkar Kota Tasikmalaya Tunggu Kepengurusan Jabar Rampung
Bahkan, agenda berikutnya akan menyeret pihak eksekutif ke meja yang sama.
“Legislatif sudah kami datangi. Berikutnya eksekutif alias Wali Kota Tasikmalaya. Biar lengkap, jangan ada yang sembunyi di balik meja birokrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, mengakui pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menegaskan, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban yang sudah diatur undang-undang.
“Kalau ingin Tasik maju, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus ada keterbukaan dan kesadaran bersama. Transparansi itu wajib,” tuturnya.