TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Penurunan transfer keuangan dari pusat membuat napas fiskal Kota Tasikmalaya sedikit tersengal.
Dampaknya langsung terasa pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang terpangkas dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,4 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, mengungkapkan total transfer keuangan daerah (TKD) yang diterima, termasuk bantuan keuangan provinsi, berada di kisaran Rp309 miliar.
Baca Juga:24 Tahun Menabung, Berkah Dagang Cilok-Bubur Ayam Antar Pasutri Kota Tasikmalaya ini ke Tanah SuciBursa Calon Sudah Muncul, Musda Golkar Kota Tasikmalaya Tunggu Kepengurusan Jabar Rampung
Angka itu lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, sehingga memaksa pemerintah daerah dan DPRD melakukan penyesuaian.
“Banyak hal yang harus dievaluasi. Salah satu penyebab berkurangnya TKD adalah capaian pendapatan daerah yang belum optimal,” ujar Heri, Kamis (23/4/2026).
Ia menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum realistis dan belum sepenuhnya tercapai.
Beberapa sektor, seperti retribusi sampah dan parkir, disebut masih menyisakan persoalan klasik: kebocoran.
“Retribusi sampah, parkir, itu masih banyak kebocoran. Ini harus jadi bahan evaluasi. PAD kita harus sehat, jangan terus bergantung pada pusat,” tegasnya.
Selain itu, Heri juga menyinggung pentingnya peningkatan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pelayanan publik dan pengelolaan belanja pegawai.
Ia mendorong agar anggaran digunakan lebih efektif dan efisien, bukan sekadar habis di atas kertas.
Baca Juga:Stadion Wiradadaha Kota Tasikmalaya Kian Terbengkalai, Janji Rehabilitasi Tahun ini Jadi AsapMomen Haru Pelepasan Haji Kota Tasikmalaya, Pemerintah Titip Doa dan Ingatkan Disiplin Koper
“Belanja pegawai harus efisien. Transparansi dan partisipasi publik juga harus ditingkatkan,” tambahnya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, DPRD tetap mendorong Pemkot Tasikmalaya untuk berbenah.
Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar ke depan pemerintah pusat kembali memberikan dukungan, terutama untuk program-program strategis.
Sementara itu, dalam Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya 2027, sejumlah usulan tematik dari kecamatan tetap diarahkan pada isu klasik yang belum juga usai: sampah, pangan, dan ekonomi lokal.
Beberapa kecamatan mengusung tema bebas sampah dan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) hortikultura untuk mendukung program MBG.
Ada pula penguatan sektor UMKM, sentra perikanan, hingga produksi beras dan telur ayam.
Namun, di tengah deretan rencana tersebut, publik tentu menanti satu hal sederhana: apakah program akan berjalan mulus, atau kembali tersendat di lubang lama bernama kebocoran dan target yang terlalu optimistis.