Saat ini, terdapat 12 guru dan tenaga kependidikan yang siap menjalankan kegiatan belajar, namun akses masih menjadi batu sandungan utama.
“Untuk sementara siswa lewat jalan setapak dari perumahan. Ini tentu membuat orangtua khawatir,” tutur Dian.
Ia menambahkan, area sekolah dikelilingi sekitar 20 hektare lahan milik pribadi, sebagian merupakan tambang pasir aktif. Situasi ini makin menyulitkan pembukaan akses permanen.
Baca Juga:Kuasa Hukum Korban: Dugaan Asusila Ada, Meski Terlapor Pedagang Bakso di Kota Tasikmalaya MembantahTransfer Pusat Susut, APBD Kota Tasikmalaya 2026 Turun: PAD Bocor Jadi Sorotan
Keluhan serupa datang dari orangtua siswa. Mereka mengaku sempat kebingungan saat pertama kali mengantar anak ke sekolah karena minimnya akses yang jelas.
“Awalnya bingung harus lewat mana. Katanya lewat perumahan. Kalau lewat depan malah masuk area galian,” ucap salah satu orangtua.
Padahal, harapan sempat muncul ketika Bina Marga Provinsi Jawa Barat melakukan pengukuran lokasi pada akhir 2025.
Rencana pembangunan disebut bakal dimulai Januari 2026. Namun, hingga kegiatan belajar berlangsung, akses yang dijanjikan tak kunjung hadir—seolah ikut tertimbun debu proyek yang belum ada.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman, menegaskan tidak ada alokasi anggaran dari APBD kota untuk pembangunan akses tersebut.
“Di tahun 2026 tidak ada penganggaran dari APBD kota. Itu kewenangan pemerintah provinsi,” jelasnya.
Komite sekolah pun mendesak percepatan realisasi pembangunan jalan yang telah direncanakan.
Baca Juga:24 Tahun Menabung, Berkah Dagang Cilok-Bubur Ayam Antar Pasutri Kota Tasikmalaya ini ke Tanah SuciBursa Calon Sudah Muncul, Musda Golkar Kota Tasikmalaya Tunggu Kepengurusan Jabar Rampung
Bagi mereka, ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan soal keselamatan, kepastian, dan hak siswa mendapatkan akses pendidikan yang layak—tanpa harus berjibaku dengan lumpur dan debu setiap hari. (ayu sabrina barokah)