TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Penentuan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah di Kota Tasikmalaya mulai menuai sorotan.
Di tengah kekosongan jabatan strategis itu, muncul fenomena “daftar dukungan” yang beredar di kalangan aparatur sipil negara (ASN), memicu tanda tanya soal marwah birokrasi.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Wahid, menegaskan bahwa penunjukan Plh Sekda sepenuhnya merupakan kewenangan kepala daerah.
Ia menyebut semua pejabat eselon II memiliki peluang yang sama.
Baca Juga:Kuota Haji Kota Tasikmalaya Melejit, APBD Dipaksa Ikut LariCFD ASN Kota Tasikmalaya: Ganti Gaya, Bukan Ganti Kebiasaan!
“Semua punya hak dan kesempatan. Tinggal nanti kepala daerah percaya ke siapa. Yang penting mampu mengelola pemerintahan, apalagi masa 40 hari itu bukan waktu sebentar,” ujar Wahid, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, sosok Plh Sekda harus dilihat dari sisi pengalaman, integritas, dan kapasitas manajerial.
Terlebih, posisi Sekda tidak memiliki wakil sehingga membutuhkan figur yang benar-benar siap “menutup semua lubang” birokrasi selama masa transisi.
Ia juga menilai, munculnya nama-nama tertentu—termasuk Asep Maman Permana (Asep MP)—sebagai kandidat bukan hal aneh.
Apalagi jika ada kedekatan atau tingkat kepercayaan tertentu dari wali kota.
“Kalau ada yang dianggap dekat dan dipercaya, itu wajar. Tapi tetap yang utama adalah kelayakan dan kemampuan,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, H Dayat Mustopa, menyebut jabatan Sekda secara normatif adalah jabatan karier, namun dalam praktik kerap “bernuansa semi politik”.
Baca Juga:Kasus Konten Eksploitasi Anak di Kota Tasikmalaya Segera Disidang, SL Terancam 10 Tahun PenjaraModus Iming-Iming Uang, Pensiunan ASN di Kota Tasikmalaya Tersandung Kasus Asusila Anak
“Secara aturan itu jabatan karier. Tapi realitanya sering jadi semi politik. Ujungnya tergantung selera pimpinan politik,” tutur Dayat.
Ia menambahkan, meskipun banyak pejabat eselon II yang layak, keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah, termasuk dalam menentukan siapa yang akan mengisi posisi Plh Sekda.
Sementara itu, dinamika internal birokrasi ikut memanas setelah beredarnya pesan berantai berisi usulan nama Asep MP sebagai Plh Sekda.
Pesan tersebut bahkan dilengkapi daftar nama pejabat yang disebut-sebut memberikan dukungan, menyerupai “petisi digital” ala birokrasi.
Fenomena ini dinilai sebagian kalangan sebagai sinyal menguatnya praktik lobi halus di balik layar.