Meski tidak melanggar aturan secara formal, pola dukung-mendukung semacam itu dikhawatirkan menggeser budaya profesional menjadi ajang kontestasi terselubung.
Sorotan pun mengarah pada Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, yang kini dihadapkan pada ujian menjaga keseimbangan antara kewenangan politik dan etika birokrasi.
Penentuan Plh Sekda, yang semestinya berbasis kapasitas dan kebutuhan organisasi, kini berada di persimpangan: tetap sunyi dan profesional, atau terseret riuh dukungan yang makin terang-terangan. (red)