TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah mempertimbangkan langkah strategis berupa perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya efisiensi anggaran dan penataan birokrasi yang lebih efektif.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengaku telah membuka ruang untuk mengkaji lebih jauh wacana tersebut.
Menurutnya, perampingan OPD merupakan langkah yang tak hanya perlu ditinjau dari sisi efisiensi anggaran, tapi juga estetika dan efektivitas kerja di lingkungan birokrasi.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Mulai Tata Infrastruktur Pasar CikurubukPerampingan Dinas vs Pengisian Jabatan di Kota Tasikmalaya, Mana yang Lebih Dulu?
“Kita akan mempertimbangkan hal tersebut, terkait ya estetika dinas tersebut kita akan pelajari. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk perampingan dinas tersebut,” kata Viman saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).
Ia menambahkan, jika hasil kajian menunjukkan manfaat signifikan bagi tatanan pemerintahan, perampingan akan menjadi pilihan strategis.
“Yang sudah ada kita akan coba pelajari ya. Mudah-mudahan itu yang terbaik,” tambahnya.
Wacana ini sebelumnya dilontarkan oleh Jeni Jayusman, Tim Pemenangan Viman-Diky, yang juga merupakan politisi Partai Ummat.
Ia menilai, perampingan OPD menjadi langkah konkret untuk menutupi kekurangan anggaran dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.
“Maka kita sarankan, dalam rangka efisiensi dan penghematan anggaran, lebih dilakukan perampingan dinas terlebih dahulu,” ujar Jeni kepada Radar, Senin (14/4/2025).
Menurutnya, langkah itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan bisa menghemat dana daerah hingga puluhan miliar rupiah.
Manfaat dan Tantangan
Baca Juga:Harga Emas Hari Ini Terbang Lagi, Aset Safe Heaven Diincar Semua Orang di DuniaInsentif Guru Ngaji di Kota Tasikmalaya Disebut Terendah se-Indonesia
Jika benar terealisasi, beberapa pihak menerka perampingan OPD bisa membawa sejumlah dampak positif.
Diantaranya, penghematan anggaran operasional, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan.
Namun di sisi lain, langkah ini juga menyimpan potensi tantangan, seperti beban kerja yang bertambah pada unit yang tersisa, risiko melambatnya pelayanan publik, hingga potensi resistensi internal dari aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak.
Seperti keluhan-keluhan yang disampaikan oleh beberapa pejabat yang menanggung beban ganda. Menjadi pelaksana tugas sekaligus duduk di kursi definitif lainnya.
Meski begitu, Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah reformasi birokrasi dilakukan secara terukur, dengan kajian mendalam dan koordinasi lintas sektor.