CIAMIS, RADARTASIK.ID – Aktivis di Kabupaten Ciamis menyoroti rencana Pemerintah Kabupaten Ciamis terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, dengan penekanan pada pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik.
Ketua PC PMII Kabupaten Ciamis, Muhamad Rifa’i, menyampaikan kekhawatirannya terkait rencana pembelian mobil dinas Kabupaten Ciamis untuk kepala daerah dan camat.
Menurutnya, langkah ini berpotensi “melukai” masyarakat, mengingat kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan. “Sehingga meminta belanja daerah juga harusnya diprioritaskan pada usaha mendorong pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Pemeringkatan Daur Ulang Sampah KLHK: Ciamis ke-1, Banjar ke-5, Kota Tasikmalaya Tak MasukPengadaan Mobil Dinas Baru Kabupaten Ciamis Masih Dipertimbangkan
Rifa’i menegaskan bahwa di tengah defisit anggaran yang masih ada, alokasi dana untuk kebutuhan pribadi seperti mobil dinas seharusnya diprioritaskan ulang.
Ia berpendapat, anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama dalam sektor usaha mikro dan kecil yang lebih sejalan dengan visi pemerintah daerah.
“Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu menunda rencana pembelian mobil dinas dan melangkah yang sesuai dengan visi pemerintah itu sendiri. Jangan sampai pemerintah tidak dianggap munafik, antara yang dibicarakan tidak sesuai dengan yang dikerjakan,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk mobil dinas Bupati Ciamis terpilih dan para camat pada APBD 2025 disesuaikan dengan kebutuhan.
“Kalau masih layak mobil dinas Bupati Ciamis terpilih dan para camat digunakan yang ada,” ujarnya setelah kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis tahun 2026 di aula Bappeda Ciamis, Kamis (16/1/2025) lalu. (Fatkhur Rizqi)