”KENAPA Anda menangis?”
Tidak dijawab. Tangisnya justru lebih sesenggukan.
Saya ambil tisu. Beberapa lembar. Saya usap-usapkan di matanya. Lalu saya berikan ke ia. Biar mengusap sisa air matanya sendiri.
Namanya: Muhammad Al Fatih. Ia mahasiswa semester 1 jurusan komunikasi Universitas Mulawarman, Samarinda.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Nelayan Panen Ikan LayangGreen Canyon Ditutup Sementara
Saya memang memberi kuliah umum di situ. Mahasiswa yang ingin bertanya saya minta naik panggung. Tiga orang. Lalu tiga orang lagi. Al Fatih naik panggung belakangan.
Ternyata Al Fatih lebih banyak curhat. Baru saja memulai bicara tenggorokannya tersendat. Ternyata menahan tangis. Pertahanannya tidak kuat. Ia mulai terisak.
Ternyata Al Fatih tidak hanya mahasiswa. Ia sudah mulai menjadi wartawan. Baru. Belum genap lima bulan. Tekanan demi tekanan ia derita. Ia sudah pula menerima ancaman. Juga dibuntuti terus oleh orang yang mencurigakan.
”Itu terkait dengan berita yang saya tulis,” ujarnya setelah reda dari tangisnya.
”Berita yang mana?”
”Saya tidak bisa menduga. Mungkin salah satu dari tiga berita yang saya tulis,” jawabnya.
Sorenya saya hubungi Al Fatih dari Balikpapan. Saya minta didetailkan berita apa saja yang ia tulis.
Pertama soal tambang batu bara ilegal. Yang jumlahnya 21 perusahaan. Ia tulis nama-nama 21 perusahaan itu. Akibatnya memang panjang. DPRD Kaltim memanggil kepala dinas Pertambangan. Kenapa semua itu dibiarkan.
Baca Juga:PNM Konsisten Bantu Ibu-Ibu PrasejahteraCalon Ibu Harus Terhindar dari Anemia
Berita kedua, soal pedagang kaki lima yang jualan iga bakar. Di Jalan Ahmad Yani. Iga bakar Sunaryo. Pedagang itu digusur. Padahal ada pegadang iga bakar lain yang dibiarkan. Melanggarnya sama. Jaraknya pun hanya sekitar 1 km. Hanya saja yang tidak digusur itu masih milik keluarga penguasa di Samarinda.
Yang ketiga soal wacana pemotongan insentif guru. Awalnya, kata wacana itu, insentif akan diturunkan dari Rp 750.000 ke Rp 250.000. Itu karena anggaran APBD untuk itu tidak cukup lagi. Alokasi anggaran insentif dipotong banyak.
Ketika wacana ini jadi berita terjadi ribut. Lalu muncul wacana lain: lebih baik insentif guru yang sudah lama jangan dipotong. Insentif guru yang masih baru saja yang dihapus.