TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Perayaan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya mulai menuai sorotan. Bukan semata soal akan ada atau tidaknya panggung hiburan, melainkan perbedaan narasi antara jajaran pimpinan daerah mengenai konsep perayaan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya H Asep Goparullah sebelumnya menyebut perayaan Hari Jadi tahun ini akan digelar secara sederhana karena keterbatasan anggaran.
Sejumlah kegiatan yang membutuhkan biaya besar, termasuk kerja sama dengan televisi swasta, disebut tidak akan digelar.
Baca Juga:Rumah Potong Ayam di Purbaratu Tasikmalaya Dibobol, Kerugian Ditaksir Rp70 JutaRSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya Masuk Rencana Renovasi Kemenkes, Bukan Cuma Gedung yang Dibenahi
Namun, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menyampaikan konsep yang lebih beragam. Salah satunya rencana Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Asia Plaza pada 17-20 Oktober 2026 yang dirangkai dengan bazar UMKM lokal.
Perbedaan narasi tersebut kemudian dikritisi Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Myftah Farid.
Menurut Myftah, perbedaan istilah sederhana dan beragam tidak semestinya berhenti sebagai persoalan pilihan kata.
Jika konsep kegiatan tidak berpijak pada perencanaan yang sama, hal itu berpotensi menunjukkan lemahnya koordinasi internal pemerintah daerah.
“Perbedaan bahasa ini bukan sekadar persoalan pilihan kata, melainkan mencerminkan tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi di internal pimpinan daerah,” kata Myftah, Rabu (23/9/2026).
Ia menilai ukuran yang semestinya digunakan untuk menentukan konsep Hari Jadi bukan narasi siapa yang paling keras terdengar, melainkan dokumen perencanaan pemerintah daerah, terutama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Myftah mengingatkan, setiap agenda pemerintah harus memiliki pijakan perencanaan dan penganggaran yang jelas. Jangan sampai konsep kegiatan melebar setelah anggaran ditetapkan.
Baca Juga:Kasus TB Tinggi Menyerang Usia Produktif, Pemerintah Kota Tasikmalaya Perkuat Tracing TerintegrasiHMI Tasikmalaya Punya Nakhoda Baru, Ahmad Riza Hidayat Dorong Rekonsiliasi Pasca-Konfercab
“Jangan sampai ungkapan pimpinan daerah dan jenderal ASN Kota Tasikmalaya itu berisiko mendobrak batasan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Menurut dia, ketika narasi kegiatan semakin melebar di luar dokumen perencanaan, muncul potensi pembengkakan anggaran atau budget creep. Apalagi jika improvisasi acara dilakukan mendekati pelaksanaan.
“Pemerintah bukanlah event organizer yang bisa mengubah arah konsep acara sesuai selera atau kebutuhan pencitraan sesaat. Setiap rupiah dan setiap agenda harus merujuk pada perencanaan yang matang,” terang Myftah.