Ia pun menilai munculnya dua narasi berbeda menunjukkan komunikasi publik Pemkot Tasikmalaya perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, konsep yang disampaikan Wali Kota Viman sebenarnya tidak sepenuhnya identik dengan pesta besar.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Viman membawa konsep Hari Jadi ke-25 pada audiensi dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI di Jakarta.
Baca Juga:Rumah Potong Ayam di Purbaratu Tasikmalaya Dibobol, Kerugian Ditaksir Rp70 JutaRSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya Masuk Rencana Renovasi Kemenkes, Bukan Cuma Gedung yang Dibenahi
Konsep tersebut mencakup CKG dan penguatan UMKM lokal. Pemkot merencanakan CKG di Asia Plaza pada 17-20 Oktober 2026, mulai pukul 12.00 hingga 20.00 WIB, yang dirangkai dengan bazar UMKM.
Produk ekonomi kreatif lokal seperti batik, kelom geulis, payung geulis, anyaman dan produk lainnya diarahkan untuk mendapatkan ruang promosi.
Namun bagi Myftah, persoalannya bukan sekadar apakah kegiatan tersebut bermanfaat atau tidak.
Ia mendorong pemerintah memastikan seluruh kegiatan tetap sesuai dengan kemampuan fiskal dan perencanaan yang telah ditetapkan.
Terlebih, menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat Kota Tasikmalaya masih membutuhkan perhatian. Daya beli melemah, pengangguran masih menjadi persoalan dan beban hidup warga terus meningkat.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terjebak pada kemeriahan seremonial yang hanya meninggalkan jejak selama acara berlangsung.
“Warga Kota Tasikmalaya di masa krisis tidak membutuhkan pesta yang meriah, melainkan hadirnya pemerintah yang hemat, bijaksana, dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” bebernya.
Baca Juga:Kasus TB Tinggi Menyerang Usia Produktif, Pemerintah Kota Tasikmalaya Perkuat Tracing TerintegrasiHMI Tasikmalaya Punya Nakhoda Baru, Ahmad Riza Hidayat Dorong Rekonsiliasi Pasca-Konfercab
Myftah bahkan menawarkan sejumlah alternatif penggunaan anggaran yang menurutnya lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
Pertama, pemerintah dapat mengembangkan pasar murah terintegrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Anggaran yang semula digunakan untuk panggung dan seremoni dapat dialihkan untuk membantu subsidi distribusi kebutuhan pokok bagi warga rentan.
Kedua, penguatan UMKM tidak harus berhenti pada stan bazar yang hanya berdiri selama beberapa hari.
Pemerintah, kata dia, dapat mendorong produk lokal masuk ke platform pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui E-Katalog Lokal.
Selain itu, pelaku UMKM dapat difasilitasi pelatihan pemasaran digital dengan menggandeng perguruan tinggi, Kadin, Hipmi maupun organisasi terkait.
“Bukan stand sementara. Yang dibutuhkan UMKM adalah kepastian pasar dan omzet jangka panjang,” sarannya.