RTRW. RUTR. RTRK. Semua penting. Semua perlu. Semua bisa dipertanggungjawabkan.Tetapi ada satu pertanyaan yang sering terlupakan:
Setelah jadi, dipakai tidak? Kalau dokumen tata ruang dibuat terus tetapi pelanggaran tata ruang juga terus terjadi, kita patut bertanya.
Jangan-jangan yang tumbuh bukan tata ruang. Tetapi industri dokumennya.Peningkatan Kapasitas Ada pula program peningkatan kapasitas. Di DPRD ada.Di Pemkot ada. Masyarakat juga ada.Bagus. Tetapi ukurannya apa?
Baca Juga:10 Syarat Menuju Kursi KADIN!Pengelolaan Parkir di Kota Tasikmalaya Langganan Gagal! Inovasi Silih Berganti, Target Tak Pernah Tercapai
Kalau peningkatan kapasitas anggota dewan ujungnya perjalanan dinas, setelah pulang apakah kapasitasnya benar-benar meningkat? Berapa persen? Apa indikatornya? Apa yang berubah dalam kualitas pengawasan?
Jangan sampai kapasitas hanya meningkat di tiket perjalanan. Bukan di kepala. Inilah Lemak APBD
Nandnag tidak mengatakan semua belanja tersebut harus dihapus. Tidak. Pemerintah tetap membutuhkan perjalanan.
Tetap membutuhkan makan-minum. Tetap membutuhkan ATK. Tetap membutuhkan kajian. Tetapi efisiensi memaksa kita bertanya: Berapa yang benar-benar diperlukan? Dan berapa yang hanya dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan?
Inilah pekerjaan rumah Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi dan Wakil Wali Kota Dicky Candra.
Minta Sekda Asep Goparulloh membedah APBD. Jangan hanya melihat besar-kecilnya anggaran. Lihat manfaatnya.Mana daging. Mana otot. Mana lemak.
Daging harus dipertahankan. Otot harus diperkuat. Lemak harus dibuang. DPRD Jangan Ikut Gemuk DPRD juga jangan hanya sibuk dengan Pokir.
Baca Juga:Lumba-Lumba Terdampar dan Mati di Pantai Timur PangandaranBeringin Tasikmalaya Mencari Pewaris!
Pokir penting. Tetapi fungsi DPRD bukan hanya memastikan Pokir masuk APBD.Ada fungsi budgeting. Ada fungsi pengawasan. Justru sekarang waktunya DPRD menunjukkan fungsi itu.
Jangan sampai DPRD terlalu nyaman mengurus anggaran yang menjadi kepentingannya, tetapi lupa bertanya bagaimana uang rakyat lainnya digunakan.
DPRD itu legislatif. Bukan eksekutif. Jangan sampai kamarnya di legislatif, tetapi pakai baju eksekutif.
Efisiensi memang bisa membuat pemerintah kaget. Birokrasi yang sudah lama nyaman dengan “lemak” tentu tidak nyaman ketika lemaknya dipotong.
Tetapi tubuh yang sehat memang tidak selalu nyaman ketika sedang diet. Begitu pula APBD. Kadang-kadang yang paling dibutuhkan bukan tambahan uang.
Tetapi keberanian mengatakan: yang ini tidak perlu. Kalau itu berani dilakukan, efisiensi bukan lagi hukuman.