TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Pemkot Tasikmalaya tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi tekanan fiskal yang membayangi APBD 2026. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN serta memangkas sejumlah belanja yang dinilai masih bisa ditunda.
Langkah tersebut disiapkan menyusul kondisi APBD Kota Tasikmalaya tahun 2026 yang mengalami defisit hingga sekitar Rp180 miliar. Tekanan anggaran tersebut dipengaruhi berkurangnya transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kebutuhan belanja yang belum sepenuhnya seimbang dengan kemampuan keuangan daerah.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, penyesuaian anggaran tidak serta-merta hanya menyasar TPP ASN. Pemkot bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan penghitungan untuk menentukan pos-pos mana yang perlu diprioritaskan kembali.
Baca Juga:Kasus Diare Kota Tasikmalaya Tembus 11.115, Ada yang Karena Seblak PedasImbalan Urus Parkir 5% Diatur Perwalkot, Dishub Kota Tasikmalaya Sebut Itu Sudah Disepakati dalam Kerja Sama
“Fokusnya bukan di TPP saja, karena ada beberapa memang yang kita reprioritas, termasuk juga hal lain program prioritas daerah. Tapi kita masih hitung-hitungan dengan TAPD,” ujar Viman usai memimpin rapat pimpinan (rapim), Senin (20/7/2026).
Menurut dia, penyesuaian anggaran akan dilakukan secara selektif. Artinya, tidak semua pos anggaran akan dipangkas secara merata. Pemkot akan memilah program yang tetap dilanjutkan, ditunda, maupun dialihkan anggarannya sesuai dengan tingkat urgensi.
“Kita masih hitung-hitungan dengan TAPD dan tidak merata. Beberapa aspek kita lakukan reprioritas, bukan pemotongan, baik dari segi program maupun besaran anggarannya. Kita pindah-pindahkan, mana yang kita tunda dan mana yang memang dilanjutkan,” katanya.
Rencana penyesuaian tersebut diproyeksikan mulai diterapkan pada periode Juli hingga September 2026. Selain TPP, sejumlah belanja yang dianggap tidak terlalu mendesak, termasuk perjalanan dinas, juga menjadi bagian dari evaluasi Pemkot Tasikmalaya.
Sementara terkait opsi pinjaman kepada pemerintah pusat, Viman menegaskan, skema tersebut tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba ketika tahun anggaran sedang berjalan. Menurutnya, rencana pinjaman harus disiapkan sejak awal dan masuk dalam perencanaan anggaran.
“Cara pinjam tidak bisa seperti itu dan tidak di tahun berjalan, tetapi harus direncanakan tahun depan. Tapi tahun berjalan juga pinjam ke bank untuk menutup cash flow, bukan untuk infrastruktur,” jelasnya.