TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Target Pemerintah Kota Tasikmalaya menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit masih dibayangi tantangan besar.
Di tengah sorotan tingginya angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah mengakui anggaran penanggulangan kemiskinan tidak disusun dalam satu pos khusus, melainkan tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Apep Yosa Firmansyah menjelaskan, seluruh program pembangunan daerah pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk menekan angka kemiskinan.
Baca Juga:Tamu Agung Sukses Hidupkan Longser di Kota Tasikmalaya, Satir Korupsi Jadi Cermin KekuasaanPesta Rakyat di Mako Brimob Cineam Banjir Antusiasme, Budaya Jadi Bahasa Pengabdian
Namun, besaran anggaran penanggulangan kemiskinan baru diketahui setelah seluruh program dari masing-masing OPD dihitung dan diakumulasikan.
“Program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah semuanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar angka kemiskinan menurun. Jadi anggarannya dihitung dari berbagai program OPD, bukan dalam satu nomenklatur khusus,” ujarnya kepada Radar Tasikmalaya, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, program tersebut tersebar di sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Karena itu, belum ada persentase khusus dari APBD yang secara eksplisit dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan.
Apep menjelaskan penyusunan APBD mengacu pada ketentuan urusan pemerintahan daerah yang membedakan urusan wajib dan urusan pilihan.
Penanganan sosial masuk dalam urusan wajib yang harus dijalankan pemerintah daerah.
Meski demikian, efektivitas berbagai program tersebut belum dapat dievaluasi pada pertengahan tahun.
Baca Juga:Kronologi Kecelakaan Beruntun Fortuner di Kawalu Tasikmalaya Terungkap, Polisi Dalami PenyebabFortuner Seruduk 5 Motor di Kawalu Tasikmalaya, Dugaan Hilang Kendali Masih Diselidiki Polisi
Ia mengatakan capaian program penanggulangan kemiskinan baru akan dihitung melalui laporan semester pertama dan prognosis APBD yang dijadwalkan selesai paling lambat akhir Juli 2026.
“Laporan prognosis memang disusun di akhir semester. Setelah itu baru diketahui realisasi program penanggulangan kemiskinan sampai semester pertama,” katanya.
Apep juga menyebut pemerintah belum bisa menyimpulkan program mana yang paling efektif maupun yang belum memberikan hasil karena sebagian kegiatan baru berjalan pada semester kedua.
“Periode anggaran berlangsung satu tahun. Ada program yang dilaksanakan di semester satu, ada juga di semester dua. Jadi evaluasi menyeluruh baru bisa dilakukan setelah realisasi anggaran terkumpul,” terangnya.
Terkait target menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, Apep menegaskan keberhasilannya baru dapat diukur setelah seluruh realisasi anggaran tahun 2026 selesai dan dihitung pada 2027.