Ia menambahkan strategi pemerintah tetap berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi lintas OPD.
Menanggapi posisi Kota Tasikmalaya yang masih memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dibanding sejumlah daerah sekitar seperti Ciamis dan Banjar, Apep menilai terdapat faktor historis dan metodologi penghitungan yang memengaruhi.
Menurutnya, sejak pemekaran Kota Tasikmalaya pada 2001 dan perubahan status desa menjadi kelurahan, metode penghitungan kemiskinan kawasan perkotaan memiliki karakteristik berbeda dibanding kabupaten.
Baca Juga:Tamu Agung Sukses Hidupkan Longser di Kota Tasikmalaya, Satir Korupsi Jadi Cermin KekuasaanPesta Rakyat di Mako Brimob Cineam Banjir Antusiasme, Budaya Jadi Bahasa Pengabdian
Selain itu, karakteristik warga miskin di Kota Tasikmalaya yang tersebar di hampir seluruh wilayah juga membuat intervensi menjadi lebih rumit.
“Penduduk miskin di Kota Tasikmalaya tidak terkonsentrasi di satu titik, tetapi menyebar. Itu menjadi tantangan tersendiri dalam penanganannya,” ungkapnya.
Apep berharap pelaksanaan sensus ekonomi oleh BPS pada 2026 dapat menghasilkan data yang lebih akurat sehingga strategi penanggulangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Kepala BPS Kota Tasikmalaya Agung Hartadi mengingatkan bahwa tantangan Kota Tasikmalaya bukan hanya tingginya angka kemiskinan yang mencapai 10,84 persen atau sekitar 75 ribu jiwa pada 2025, tetapi juga tingginya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Menurut BPS, kondisi tersebut menunjukkan banyak warga miskin masih berada jauh di bawah garis kemiskinan sehingga membutuhkan intervensi yang lebih besar dan lebih tepat sasaran.
Di tengah target satu digit yang terus digaungkan, pekerjaan rumah pemerintah bukan sekadar mengejar angka statistik, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. (rezza rizaldi)